INPRES Nomor 1 Tahun 2025: Pedang Bermata Dua atau Jurus Ampuh?

Baca Juga

INSTRUKSI Presiden Nomor 1 Tahun 2025 merupakan sebuah langkah berani pemerintah dalam upaya meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara. Kebijakan ini, yang mengamanatkan penghematan anggaran pada berbagai pos belanja, memiliki potensi signifikan untuk memperbaiki tata kelola keuangan negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Dari perspektif kebijakan publik, INPRES ini dapat dilihat sebagai sebuah upaya untuk merealisasikan prinsip-prinsip good governance. Dengan memfokuskan anggaran pada program-program prioritas, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik.

Selain itu, kebijakan ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengurangi defisit anggaran dan menjaga stabilitas makroekonomi. Tujuan utama INPRES Nomor 1 Tahun 2025 ini adalah untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara. Langkah ini memiliki potensi besar untuk memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia dan daerah, namun juga perlu dipertimbangkan beberapa aspek penting.

Kebijakan ini mengamanatkan bahwa pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan penghematan anggaran melalui pemangkasan 6 pos belanja operasional dan non-operasional seperti belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin.

Bagi pemerintah daerah mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50%, membatasi belanja yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/Focus Group Discussion. Sementara itu, INPRES ini juga mengecualikan pos anggaran untuk belanja pegawai dan belanja bantuan sosial dalam target efisiensi belanja.

Pemerintah melalui Kementerian dan Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah dapat menyusun langkah-langkah yang tepat, pertama, fokus pada program prioritas nasional dan daerah yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi serta indikator capaian yang terukur dan telah ditargetkan dalam dokumen rencana pembangunan jangka panjang dan menengah; kedua, memperhatikan dan menjalankan INPRES ini dengan melakukan identifikasi rencana dan evaluasi menyeluruh terhadap setiap pos anggaran yang ada dalam instruksi Ketiga dan Keempat dalam INPRES Nomor 1 Tahun 2025.

Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, diharapkan pengalihan anggaran dapat memberikan hasil yang optimal. Anggaran yang dihemat dapat dialokasikan untuk program-program yang lebih produktif dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kebijakan ini juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kebijakan ini mengamanatkan bahwa dana yang dihemat dapat dialokasikan untuk program-program prioritas yang lebih produktif dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kebijakan ini juga dapat membantu pemerintah dalam mengendalikan defisit anggaran dan menjaga stabilitas ekonomi makro.

Namun di sisi lain, kebijakan ini juga memiliki potensi risiko. Pemangkasan anggaran yang terlalu agresif dapat berdampak negatif pada kualitas pelayanan publik dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kebijakan ini juga perlu dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan dampak ekonomi dan sosial yang negatif.

Implementasi INPRES ini tidaklah semudah yang dibayangkan. Beberapa tantangan perlu diantisipasi, seperti resistensi dari birokrasi, kurangnya kapasitas sumber daya manusia, dan potensi dampak negatif terhadap pelayanan publik. Namun, perlu diingat bahwa keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada komitmen dan kerjasama dari seluruh pihak yang terlibat.

Tantangan yang mungkin dihadapi antara lain resistensi terhadap perubahan, birokrasi yang rumit, dan kurangnya kapasitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut.