Selama ini Panglima TNI dan Kapolri sudah terlibat bahu-membahu dalam upaya menanggulangi penyebaran Pandemi Coronavirus Disease 2019 (C0vid-19). Belakangan diangkat pula KASAD dan Wakapolri.
- Sesuai UU JPH, Label Halal Harusnya Diterbitkan MUI Bukan BPJPH
- Jika Tak Minta Maaf, Kopral Arif Bakal Cari Effendi Simbolon Hingga Ujung Dunia
- PKS Raih 46 Kursi di DPRD Kabupaten Kota Seluruh Sumsel
Baca Juga
Juru Bicara Bidang Hukum Presiden Jokowi Dini Purwono menegaskan, penunjukan terhadap Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa dan Wakil Kepala Kepolisian RI (Wakapolri) Komjen Gatot Eddy Pramono sebagai Wakil Ketua Pelaksana Komite Kebijakan Penanganan Covid-19, sudah tepat.
Penjelasan Istana soal KSAD dan Wakapolri Ikut Urusi COVID-19 Dini menyatakan, TNI-Polri memang harus terlibat di dalam penanganan ini.
"Penunjukan KSAD dan Wakapolri sebagai wakil ketua Pelaksana Komite Kebijakan untuk mempercepat upaya penanganan Covid-19" kata Dini.
Dini memastikan TNI dan Polri dalan komite itu tidak akan mengurusi ekonomi. Selain itu, Polri juga tidak akan mengurusi soal penegakan hukum.
"Tetapi akan fokus pada upaya penertiban,” jelasnya.
Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini menjelaskan, kehadiran TNI-Polri sangat dibutuhkan untuk menegakkan disiplin masyarakat dalam mentaati protokol kesehatan dengan lebih intens, luas, dan masif. Selain itu, membantu hal teknis yang sulit jika hanya dilakukan oleh birokrat. Misal, distribusi bantuan sosial.
Kemudian, mendukung upaya penanggulangan Covid-19 di bidang kesehatan dan kemanusiaan.
"Keterlibatan aparat keamanan dalam penanganan Covid-19 juga terjadi di banyak negara, di mana aparat keamanan ditempatkan pada posisi strategis untuk mempercepat langkah penanganan Covid-19. Amerika, Inggris, Myanmar, Australia, Tiongkok, dan Sri Lanka, Malaysia, Singapura, dan sejumlah negara lain mengambil langkah yang sama," jelas dia.
Mengacu pada UU TNI, kata Dini, lembaga militer itu menyelenggarakan tugas pokok operasi selain perang, termasuk membantu pemerintah dalam mengatasi akibat bencana alam.
Sedangkan dalam UU Polri, tugas pokok Polri untuk melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
"Secara hukum, keterlibatan TNI dan Polri tidak menyalahi aturan" pungkas Dini.[ida]
- Redam Manuver Jokowi, Megawati Baiknya Deklarasikan Puan Maharani Capres 2024
- Isu Selebgram Rachel Vennya Jadi Duta Karantina, Komisi IX: Harusnya Disanksi Tegas
- Didasari Semangat Pendiri Bangsa, KPK Gagas 10 Desa Antikorupsi Tahun 2022
