Sejumlah wilayah di Provinsi Aceh diterjang banjir yang cukup parah dalam beberapa waktu terakhir. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dibutuhkan anggaran sebesar Rp10 triliun lebih.
- Banjir Rendam Jalintim Muba, DPRD Sumsel Desak Pemerintah Cari Solusi Atasi Kemacetan
- Akibat Banjir, Harga Gas Elpiji 3 Kilogram di Muratara Melonjak Jadi Rp50 Ribu
- Dua Kecamatan di OKI Dilanda Banjir, Ratusan Hektare Sawah Terancam Puso
Baca Juga
"Pemerintah Aceh membutuhkan dana sebesar Rp 10 triliun lebih untuk mengatasi banjir. Butuh anggaran besar untuk menangani persoalan banjir," kata Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Aceh Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Mawardi, dilansir dari Kantor Berita RmolAceh.id.
Mawardi mengatakan secara teknis tidak ada kendala untuk menangani hal ini. Yang terpenting, pemerintah memiliki orang-orang yang mampu mendeteksi permasalahan dari hulu hingga hilir seluruh wilayah sungai.
Mawardi mengatakan dibutuhkan data hidrologi, termasuk kajian tentang volume air dan kapasitas sungai. Sehingga, dari kajian tersebut, ditemukan kebutuhan untuk mencegah banjir.
“Termasuk langkah membangun tanggul atau mereduksi dengan cara-cara interkoneksi saluran buangan," kata Mawardi.
Pemerintah Aceh, kata Marwardi, melakukan sejumlah langkah untuk mengatasi banjir dengan dana yang ada. Pemerintah, kata dia, tidak dapat mengalokasikan dana besar di satu kegiatan.
"Anggota DPR Aceh juga punya daerah pemilihan masing-masing yang membutuhkan dana untuk pengembangan daerah masing-masing,” kata Mawardi.
Mawardi memperkirakan persoalan banjir ini masih akan terjadi hingga tiga tahun ke depan. Terutama terkait permasalah teknis yang tidak bisa diselesaikan dalam satu tahun anggaran. 
- Banjir Rendam Jalintim Muba, DPRD Sumsel Desak Pemerintah Cari Solusi Atasi Kemacetan
- Akibat Banjir, Harga Gas Elpiji 3 Kilogram di Muratara Melonjak Jadi Rp50 Ribu
- Dua Kecamatan di OKI Dilanda Banjir, Ratusan Hektare Sawah Terancam Puso
