Pemerintah Indonesia telah meminta proses pemulangan WNI yang selama ini ditahan di Depot Tahanan Imigresen (DTI) Malaysia.
- Cukup Lolos Grup Piala Asia U-17 2025, Indonesia Bisa Tampil di Piala Dunia
- Sri Mulyani: Moody’s Akui Ekonomi Indonesia Tetap Kuat
- DPR RI Akan Bahas Wacana Relokasi Warga Gaza ke Indonesia
Baca Juga
Permintaan tersebut telah disampaikan oleh perwakilan RI ketika melakukan pertemuan dengan Pengarah Imigresen Wilayah Sabah dan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah (JKNS) Malaysia, seperti dalam keterangan Kementerian Luar Negeri pada Rabu (29/6).
"Dalam pertemuan dengan Imigresen itu, pemerintah RI meminta agar proses pemulangan para deportan dapat segera dilakukan karena risiko pandemi yang sudah rendah, atas biaya negara," kata Kemlu.
Di samping itu, perwakilan RI juga mendorong agar kondisi DTI diperbaiki, baik dari segi akses kesehatan maupun fasilitas sanitasinya.
"Di lain pihak KJRI dan KRI di Sabah juga akan meningkatkan intensitas kunjungan pemantauan, bantuan logistik pakaian, makanan, obat-obatan, alat-alat kesehatan, dan tes PCR dalam proses pemulangan," lanjut Kemlu.
Sebagai tindak lanjut, Duta Besar RI untuk Malaysia, Hermono akan melakukan kunjungan ke Sabah untuk segera mematangkan langkah-langkah tersebut.
Tindakan yang dilakukan Kemlu untuk menindaklanjuti laporan terkait kematian WNI di DTI Tawau dan dugaan adanya penganiayaan.
Berdasarkan data yang diperoleh dari Imigresen Malaysia, sebanyak 18 WNI meninggal dunia di DTI yang berada di negara bagian Sabah untuk tahun 2021, dan 7 orang untuk sepanjang tahun 2022.
"Penyebab utama tingginya kematian itu adalah karena keterlambatan pemulangan para deportan akibat pembatasan perjalanan selama pandemi," urai Kemlu.
Data itu juga sesuai dengan ralat dari Kedutaan Besar Malaysia pada Selasa (28/6) mengenai jumlah WNI yang meninggal di DTI di Sabah. Awalnya Kedubes menyebut jumlah WNI yang meninggal di DTI Sabah sebanyak 149 orang, namun angka tersebut ternyata jumlah keseluruhan WNA.
Laporan terkait kematian WNI di DTI disuarakan oleh Koalisi Buruh Migran Berdaulat (KBMB). Kemlu juga telah melakukan pertemuan dengan KBMB untuk mengklarifikasi data yang mereka miliki. 
- Prabowo Belum Puas Biaya Haji Turun Rp4 Juta, Minta Lebih Murah dari Malaysia
- Negara Harus Hadir Selamatkan 157 WNI dari Hukuman Mati
- Cukup Lolos Grup Piala Asia U-17 2025, Indonesia Bisa Tampil di Piala Dunia
