Ketua Komisi II DPRD Palembang, Abdullah Taufik menegaskan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan dari sektor pasar seharusnya idealnya berada di atas Rp1 miliar.
- Antisipasi Banjir, Ketua DPRD Palembang Desak Pemkot Masifkan Pengerukan Kolam Retensi dan Anak Sungai
- Caleg DPRD Kota Palembang Lapor Ke Bawaslu Terkait Dugaan Penggelembungan Suara
- Bawaslu Palembang Benarkan Ada Penggelembungan Suara, Sarankan Tempuh Pidana
Baca Juga
Pernyataan ini disampaikan sebagai tanggapan terhadap langkah Penjabat (Pj) Walikota Palembang yang mengintruksikan Inspektorat Palembang untuk melakukan audit terhadap PD Pasar.
"Idealnya PAD yang dihasilkan dari sektor pasar dikisaran Rp 1 miliar," kata Abdullah Taufik.
Menurut Taufik, audit yang dilakukan oleh Inspektorat Palembang merupakan langkah yang tepat untuk menghindari kebocoran PAD yang lebih besar. Ia menyatakan dukungan terhadap audit tersebut, khususnya terkait PD Pasar.
"Kami selaku mitra PD Pasar, menyatakan langkah Pj Walikota Palembang untuk mengaudit PD Pasar sudah tepat, memang harus dilakukan audit," ujar politisi Partai Gerindra tersebut.
Taufik mengungkapkan, berdasarkan data yang dimilikinya, beberapa pasar di Palembang memiliki pendapatan yang tidak maksimal. Meskipun PD Pasar telah diaudit setiap tahun, ia menyatakan bahwa pendapatannya belum mencapai tingkat optimal.
Sebelumnya, Pj Walikota Palembang, Ratu Dewa menginstruksikan kepada Inspektorat Palembang melakukan audit pemasukan Perumda Pasar Palembang Jaya atau dikenal dengan PD Pasar.
Audit itu dilakukan atas dasar, dugaan tidak sesuainya pendapatan PD Pasar yang dilaporkan kepada Pemkot Palembang.
"Sekarang sedang dilakukan audit terkait pendapatan PD Pasar oleh Inspektorat Palembang," kata Dewa, di kantor Walikota Palembang, Jumat (17/11).
Dewa menegaskan, pihaknya juga melakukan evaluasi terkait kinerja jajaran direksi PD Pasar, yang dianggap tidak maksimal dan tidak ada sumbangsih berarti bagi pendapatan asli daerah (PAD) Palembang.
"Evaluasi kita lakukan melalui Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau Pengawas (APIP)," katanya. 
- Antisipasi Banjir, Ketua DPRD Palembang Desak Pemkot Masifkan Pengerukan Kolam Retensi dan Anak Sungai
- Caleg DPRD Kota Palembang Lapor Ke Bawaslu Terkait Dugaan Penggelembungan Suara
- Bawaslu Palembang Benarkan Ada Penggelembungan Suara, Sarankan Tempuh Pidana
