Honor Panitia Popnas Belum Cair, Komisi V DPRD Provinsi Sumsel Segera Panggil Kadiknas  

Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel Syaiful Padli (Ist/rmolsumsel.id)
Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel Syaiful Padli (Ist/rmolsumsel.id)

Komisi V DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) angkat bicara mengenai permasalahan honor panitia di kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) di Sumsel yang belum cair.


Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel Syaiful Padli menjelaskan sudah  banyak laporan yang masuk terkait masalah honor Popnas yang belum diselesaikan .

"Setelah Reses Komisi V DPRD Sumsel akan memanggil dan meminta penjelasan Kepala  Dinas Pendidikan (Kadiknas) Sumsel terkait Popnas," kata Syaiful Padli usai melakukan reses tahap II anggota DPRD Sumsel Dapil 1 kota Palembang di Kantor Dinas LHP Sumsel, Selasa (5/9).

Syaiful juga mengatakan, akan melakukan evaluasi pelaksanaan dan capaian kegiatan Popnas yang berlangsung di Sumsel.

 "Masalah honor, pencapaian dan beberapa pekerjaan rumah yang belum terselesaikan setelah reses Komisi IV DPRD akan meminta penjelasan Kepala Dinas Pendidikan Sumsel,”ujar Syaiful.

Sementara itu, salah satu Wasit dan Juri dari cabor Silat yang enggan disebutkan namanya mengatakan, honor sampai saat ini honor mereka  belum dibayarkan. Padahal kegiatan Popnas cabang olahraga raga pencak silat sudah selesai 2 September lalu.

Selain honor belum dibayar diduga nominal pembayaran honor pun ikut disunat sehingga tidak sesuai kesepakatan di awal. Bahkan setiap cabor berbeda menerima nominal Honor.

“Kemudian jumlah hari juga di SK 10 hari namun yang akan di bayar hanya 8 hari dan tidak ada konfirmasi atau pembicaraan sebelumnya,”ujarnya.

Walaupun kegiatan mulai tanggal 26, namun panitia sudah mulai bekerja pemasangan matras di tanggal 23 September.

Selain itu, selama kegiatan berjalan transportasi wasit  juri dan panitia tidak ada sehingga menggunakan kendaraan pribadi, padahal jarak yang ditempuh cukup jauh.

Selain masalah honor, pembayaran tim VAR (video assistant replay) dan digital scoring juga dianggap tidak sesuai harapan.

"Harapan kami, Menpora, Gubernur harus lihat kejadian ini, bila perlu KPK dan BPK Turun untuk memeriksa apakah ada penyelewengan Anggaran di dalam Popnas Di Sumatera Selatan. Kasihan Wasit banyak dari luar Sumsel dan Panitia Juga banyak dari luar kota Palembang," katanya.