Haru Koesmahargyo: BTN Telah Salurkan 5 Juta KPR, 3,9 di Antaranya Subsidi

Malam Puncak Hapernas 2022./Ist.
Malam Puncak Hapernas 2022./Ist.

Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo mengatakan, Bank BTN dengan kode saham BBTN mencatatkan penyaluran KPR sejak 1976 hingga pertengahan tahun 2022 ini mencapai kurang lebih 5 juta unit. Dimana 3,9 juta unit di antaranya adalah KPR Subsidi dengan nilai penyaluran KPR sebesar Rp209,7 triliun.


Dengan pencapaian tersebut, kata Haru, Bank BTN menjadi penguasa pangsa pasar KPR Subsidi dimana per Maret 2022 BTN memegang 38,5% pangsa pasar KPR sementara di segmen KPR Subsidi  BTN menguasai 84,5% pasar. Komitmen BTN dalam membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) diwujudkan dengan penyaluran KPR Subsidi berkolaborasi dengan para pengembang.

Haru menjelaskan, Bank BTN dalam menjalankan mandat sebagai Bank penyalur KPR tidak terbatas hanya pada pembiayaan terhadap supply dan demand perumahan saja. Namun juga melalui pelaksanaan program-program yang memudahkan calon konsumen untuk mengakses dan memperoleh fasilitas KPR. Mulai dari pelayanan KPR online melalui aplikasi BTN Properti, portal rumahmurahbtn dan aplikasi lain dalah ekosistem perumahan digital, pelaksanaan Akad Massal KPR di berbagai daerah, produk KPR yang variatif untuk semua segmen. Seperti KPR Subsidi, KPR Gaeeess for Millenial, KPR Manfaat Layanan Tambahan dan KPR Tapera serta produk KPR Syariah lain.

Bank BTN juga secara aktif dan pro aktif bekerjasama dengan pengembang, menjemput bola ke masyarakat dengan berpartisipasi dalam berbagai event perumahan nasional seperti Indonesia Properti Expo (IPEX).

“Pada masa yang akan datang kami dalam proses mempersiapkan layanan digital mortgage dalam satu genggaman (mobile app) untuk mempermudah akses masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan rumah dan kebutuhan lainnya. Kami akan terus ekspansi bukan saja kepada sektor perumahan, tetapi juga subsektor perumahan. Sehingga terbentuk ekosistem perumahan yang sustain dan memberi manfaat maksimal dalam pertumbuhan ekonomi Negara Indonesia,” pungkas Haru.

Bank BTN dinilai sebagai bank yang paling berhasil menyalurkan KPR Subsidi Terbanyak untuk semua segmen di Indonesia.

Buah dari komitmen kontribusi BTN dalam mendukung program perumahan nasional Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) memberikan penghargaan kepada BTN pada malam puncak Hari Perumahanan Nasional (Hapernas), Kamis (25/08).

Atas penghargaan tersebut, Dirut BTN mengucapkan terimakasih atas apresiasi yang diberikan Kementerian PUPR. 

“Terima kasih kami sampaikan kepada Pemerintah Indonesia, kepada seluruh stakeholder Bank BTN, serta seluruh masyarakat Indonesia yang telah memberikan dukungan penuh. Sehingga Bank BTN  dapat berkontribusi secara maksimal kepada sektor perumahan nasional,” kata Haru.

Penghargaan sebagai Bank penyalur KPR Subsidi terbanyak untuk semua segmen diberikan ke Bank BTN oleh Kementerian PUPR karena melihat rekam jejak Bank BTN mendukung program perumahan nasional. 

Pada acara Hapernas tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan, Basuki Hadimuljono, mengatakan, Pemerintah tetap berkomitmen mwujudkan hunian layak dan terjangkau, diantaranya dengan memastikan anggaran subsidi dari Pemerintah untuk program pembiayaan rumah subsidi. 

“Pemerintah memastikan FLPP terus naik dengan Mitra BTN ini dimana tahun depan anggaran yang disediakan pemerintah untuk FLPP sebanyak 220.000 unit. Secara keseluruhan bantuan Pemerintah untuk perumahan naik dari Rp29 triliun tahun ini menjadi Rp34 triliun tahun depan,” kata Basuki.

Basuki mengajak generasi muda untuk membeli rumah. Misalnya rumah dengan sistem Transit of Development (TOD). “Kalau TOD beli rumah dapat kereta api, jadi punya rumah setiap saat dijemput kereta api, yang kedua kalau mengontrak harga pasti naik, sementara kalau cicilan makin lama makin kecil,” kata Basuki.

Basuki mengharapkan ada gotong royong antara BTN, REI, APERSI, HIMPERRA dan seluruh pemangku kepentingan di sektor properti. 

Dirjen Perumahan Iwan Suprijanto mengatakan, Hapernas tahun ini secara khusus memberikan apresiasi terhadap praktik baik di sektor perumahan yang sudah dilakukan pemerintah daerah (Pemda), Asosiasi Pelaku Pembangunan Perumahan, dan perbankan. 

"Upaya peningkatan kepemilikan rumah dalam rangka pengentasan backlog tidak hanya menjadi tugas dari Pemerintah Pusat. Namun juga perlu kolaborasi dari seluruh stakeholder bidang perumahan, termasuk didalamnya Pemerintah Daerah, perbankan, asosiasi dan pelaku pembangunan, pegiat perumahan dan lembaga filantropi, serta tentunya dibutuhkan pula dukungan dari seluruh masyarakat demi mencapai hunian layak dan terjangkau untuk semua," kata Iwan.

Berdasarkan data Susenas BPS di tahun 2021, tercatat sebanyak 12.750.172 rumah tangga belum memiliki rumah. Di mana angka ini berpotensi untuk terus meningkat seiring dengan pertumbuhan rumah tangga baru yang diperkirakan mencapai 700.000 – 800.000 KK setiap tahun. 

Untuk itu, Iwan berharap stakeholder membangun kolaborasi yang lebih sinergis dengan seluruh stakeholder bidang perumahan, serta meningkatkan komitmen bersama dalam menyelesaikan tantangan dan permasalahan perumahan di seluruh Indonesia.