Kendati diusung oleh PDI Perjuangan, Presiden Joko Widodo dianggap lebih nyaman dengan Partai Golkar pada periode kedua pemerintahannya.
- DPRD Sumsel Desak Investigasi Menyeluruh Kecelakaan Kerja di PT Pusri Palembang
- Prabowo Berpeluang jadi Presiden Terbaik Pasca Reformasi
- NasDem Palembang Ditarget Raih 8 Kursi DPRD di Pemilu 2024
Baca Juga
Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie melihat, hal tersebut setidaknya dibuktikan dengan diberikannya peran strategis Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat Jokowi menjalankan roda pemerintahannya.
"Sampai kini, Golkar mengendalikan sejumlah proyek besar, misalkan Kartu Prakerja, sampai Airlangga diangkat jadi Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Untuk pagu anggaran untuk penyelenggaraan pelatihan Kartu Prakerja ditetapkan sebesar Rp5,6 triliun. Bagi pendaftar Kartu Prakerja yang dinyatakan lolos seleksi, pemerintah memberikan dana sebesar Rp3.550.000 yang dialokasikan untuk membayar biaya pelatihan (kursus online) dan insentif bagi pesertanya," kata Jerry, dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL, saat memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta, Jumat (6/8).
Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, kata Jerry, merupakan jabatan prestisius. Selain menjadi ketua komite, Ketua Umum Partai Golkar itu juga menjabat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Dari semua itu, menurut Jerry, secara tidak sadar Jokowi lebih dekat dengan Golkar keimbang PDI Perjuangan. Jerry mengatakan Airlangga bak pepatah: air tenang menghanyutkan.
"Saya lihat ada indikasi Jokowi merapat ke Golkar, seperti berada dalam comfortable zone (zona nyaman). Siapa tahu dirinya dan Airlangga punya deal-deal politik untuk mengamankan keluarga Jokowi seperti Gibran Rakabuming dan anak mantunya Bobby Nasution," pungkasnya. 
- Roy Suryo Dkk Panen Dukungan Warganet: Terus Berjuang untuk Kebenaran
- Hasan Nasbi Mundur, Komunikasi Pemerintah Harus jadi Perhatian Serius
- Jokowi Lakukan Serangan Balik di Tengah Polemik Ijazah
