‘Gibran Menjadi Penanda Terkuat Dukungan Jokowi ke Prabowo’

Ketum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, bersama Walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka/Net
Ketum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, bersama Walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka/Net

Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membolehkan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi bakal calon wakil presiden pada Pilpres 2024 memunculkan spekulasi politik.


Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah berpandangan, sikap Jokowi tersebut menandakan dirinya semakin cenderung mendukung bakal capres Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

Pasalnya, beberapa waktu belakangan Prabowo semakin akrab hingga sempat satu mobil bareng Walikota Solo itu.

“Gibran menjadi penanda terkuat dukungan Jokowi pada Prabowo, ikut terlibat dalam agenda politik Prabowo, dan tidak pernah menyatakan Jokowi mendukung Ganjar. Ini cukup jelas jika PDIP sebenarnya sedang dibuat lunglai oleh Jokowi,” kata Dedi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (11/8).

Di sisi lain, lanjut Dedi, sikap Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang juga tak menyoal kedekatan Prabowo dengan Gibran yang satu mobil bareng, semakin tegas menunjukkan bahwa PDIP sudah siap berseberangan dengan Jokowi pada Pilpres 2024.

“Tidak ada pilihan, PDIP sebenarnya sudah siap akan dikhianati Jokowi,” kata pengamat politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

Terlebih, sambungnya, Jokowi sendiri tidak menggubris teguran PDIP ihwal kedekatannya dengan Menteri Pertahanan RI tersebut.

“Karena sejak awal banyak agenda teguran PDIP yang diabaikan Jokowi. Misalnya soal relawan, Jokowi tetap berhubungan dan bermanuver, dan hari ini banyak diketahui jika Jokowi cenderung mengarah ke Prabowo,” tandasnya.

Presiden Jokowi merespons soal isu Gibran tengah dilirik untuk menjadi cawapres salah satu capres pada Pilpres 2024. Dugaan Gibran ditargetkan untuk jadi cawapres ini mencuat setelah adanya gugatan ke Mahkamah Konstitusi soal batas minimal umur wapres menjadi 35 tahun.

“Kalau orang berharap ya boleh-boleh saja, tapi semua harus dihitung," kata Jokowi saat bertemu dengan 19 pemimpin redaksi media di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (10/8).