Kinerja Penjabat (Pj) Bupati Muara Enim Ahmad Rizali memimpin Kabupaten Muara Enim dinilai buruk dan tidak berpihak pada masyarakat. Hal itu, disampaikan belasan masyarakat mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Muara Enim Bersatu (GMMEB) menggelar demonstrasi di depan halaman Kantor Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Kamis (4/4).
- Proyek Talud Rp106 Miliar di Muara Enim Dimulai Bulan Depan, Ini Harapan Pj Bupati
- Sudah Istikharah Sebelum Tinggalkan PAN, Ini Alasan HNU Gabung Gerindra Sumsel
- Kembalikan Formulir, Ahmad Rizali Urung Daftar Bacabup dari PDI Perjuangan
Baca Juga
Massa menilai kinerja Ahmad Rizali sebagai Pj Bupati buruk dan meminta mantan Kepala Dinas (Kadis) Perdagangan Sumsel itu, mundur dari jabatannya sebagai Penjabat (Pj) Bupati Muara Enim. Dalam aksi demo tersebut mendapat pengawalan personil Polres Muara Enim dan personil Sat Pol PP.
"Seorang pejabat publik (Pj Bupati) memberikan tulisan tidak etis di group whatsapp Biro Muara Enim menimbulkan gejolak sehingga hati masyarakat teriris, dia (Ahmad Rizali) sebagai kepala daerah tidak elok seperti itu," ujar Koordinator Aksi Junizar Zakaria saat berorasi menyampaikan aspirasi permasalahan PLN kerap padam.
Jelas masyarakat kecewa dengan sikap Pj Bupati Muara Enim memberikan tulisan "PLN bae dak pacak ngatasi mati idupnyo lampu.. Apo lagi kito". Semestinya selaku pejabat kepala daerah itu menampung semua aspirasi dan mencari solusi terbaik pemecahan permasalahan yang dihadapi masyarakat. "Itu (Tulisan) bukan seorang publik figur pejabat. Nah, disitulah menjadi polemiknya seakan-akan kami tidak paham. Kalau tidak mampu angkat kaki saja dari Muara Enim," tegasnya.
Dirinya juga minta Mendagri menunjuk Penjabat Kepala Daerah Muara Enim yang benar-benar mumpuni. Jika Pj Bupati yang ditunjuk tidak bisa mengatasi keluhan masyarakat yang mengadakan aksi lebih baik angkat kaki dari Kabupaten Muara Enim ini.
"Masih banyak putra putri Muara Enim yang mampu di Kabupaten Muara Enim ini, yang eslon mencukupi masih ada di Muara Enim ini. Ngapo nak ngirim dari Palembang nian, berikan surat pengunduran diri ke Mendagri, balek bae ke Dinas Perdagangan Provinsi Sumsel dem,"ungkapnya.
Lebih lanjut, dirinya bersama masyarakat lainnya merasa kecewa karena Pj Bupati Muara Enim tidak mau menerima pendemonstrasi saat menyampaikan aspirasi. Padahal pihaknya benar-benar mutlak untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Muara Enim meminta di fasilitasi duduk bersama antar masyarakat, Pemkab Muara Enim dengan pihak PLN dan tidak ada unsur politik.
Setelah melakukan orasi, rombongan Gerakan Masyarakat Muara Enim Bersatu (GMMEB) diterima Sekda Muara Enim, Yulius didampingi Kepala Dinas Perdagangan dan pihak PLN di ruang rapat Serasan Sekundang. "Alhamdulilah, kita diterima oleh sekda. Walaupun dia (Pj Bupati) tidak mau menerima karena dia bukan orang Muara Enim mungkin ilfil sama orang Muara Enim. Alhamdulilah, sekda orang Muara Enim karena kami anak-anaknya," ucapnya.
Dalam pertemuan itu, masyarakat menyampaikan enam tuntutan yakni meminta peningkatan pelayanan PT PLN ke konsumen karena sering melakukan pemadaman tanpa pemberitahuan, meminta SDM PT PLN memperbaiki kinerja, meminta kompensasi PT PLN dari pemadaman sering terjadi.
Kemudian, meminta ganti rugi kerusakan peralatan elektronik yang disebabkan pemadaman dan spaning tegangan listrik, meminta ganti semua subkon PT PLN ranting Muara Enim yang dinilai tidak mampu menjadi mitra kerja yang baik. Dan terakhir, ganti manager dan kepala teknik PLN Muara Enim.
Menanggapi tuntutan yang disampaikan masyarakat, Manager PLN Muara Enim Irfan Maulana, mengatakan permohonan maaf atas ketidaknyamanan atas pelayanan PLN. mengenai permintaan peningkatan pelayanan dan itu sudah menjadi landasan dan komitmen PT PLN. Untuk itu, pihaknya mengaku akan terus berusaha untuk melakukan perbaikan.
Persoalan ganti rugi itu, pihaknya berpegangan pada undang-undang pelayanan konsumen, kalau dirasa ada yang dirugikan silahkan disesuaikan dengan undang-undangnya dan pihaknya siap untuk itu.
"Persoalannya gangguan ini kadang bisa karena gangguan pohon, hewan dan komponen. Untuk persoalan pohon ini kami hanya diizinkan papas pohon, kalau pohon yang tumbuh di tanah warga itu tanggung jawab pemilik tanah. Untuk penebangan sifatnya koordinasi dengan kami agar dilakukan pemadaman listrik terlebih dahulu," jelasnya.
Sementara itu, Sekda Muara Enim Yulius mengatakan akan ada rapat lanjutan namun lebih ke silaturahmi. Mengenai keluhan masyarakat sudah diterima dan pihak PT PLN akan berusaha semaksimal mungkin memberikan pelayanan.
- Listrik Padam, RSUD Besemah Pagar Alam Gelap Gulita
- Pemkot Palembang Dapat Nilai Tertinggi di Sumsel untuk Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- Proyek Talud Rp106 Miliar di Muara Enim Dimulai Bulan Depan, Ini Harapan Pj Bupati
