Pemerintah provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) dalam hal ini Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Dr Agus Fathoni, didampingi Sekretaris Daerah provinsi Sumsel Ir SA Supriono menghadiri rapat paripurna LXXVII (77) dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan dan penelitian Panitia Khusus (Pansus) III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi Sumsel terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) provinsi Sumsel.
- Pj Gubernur Sumsel Jawab Pandangan Umum Fraksi DPRD Sumsel Atas Enam Ranperda
- Kembalikan Formulir ke PAN, Meli Mustika Ngaku Sudah Dipinang Bacagub Sumsel
- Dorong Pembentukan Banyuasin Timur, DPRD Sumsel Minta Segera Lengkapi Persyaratan Administrasi dan Fisik
Baca Juga
Adapun isinya sendiri yakni tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) provinsi Sumsel tahun 2022-2042 yang diselenggarakan oleh DPRD Provinsi Sumsel yang dipusatkan di ruang rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumsel, Rabu (25/10/2023).
Dikatakan PJ Gubernur Sumsel Dr Drs Agus Fathoni, M.Si, dimana pada Jumat 3 Maret 2023 yang lalu pembahasan rapat dan telah menyepakati Raperda ini untuk dilakukan perpanjangan waktu dengan pertimbangan Raperda tentang rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman provinsi Sumsel tahun 2022-2042 tentang berpedoman pada dokumen Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2016.
“Akan dilakukan penyesuaian manakala Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumsel tahun 2016-2036 mengalami perubahan. Raperda ini sendiri diajukan dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 14 huruf F dan Pasal 17 huruf B Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana telah beberapa kali diubah,” ujarnya.
Kemudian, terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang. Dan juga ketentuan Pasal 14 Ayat 1 Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang pedoman penyusunan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan dengan daerah provinsi, dan kabupaten/kota.
“Di antaranya mengamanatkan agar rencana pembangunan, dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman ditetapkan dengan Perda. Untuk itu kami memandang perlu untuk mengusulkan Raperda tentang rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman provinsi Sumsel tahun 2023-2043,” ungkapnya.
Dilanjutkannya, Raperda ini diharapkan dapat memberikan jaminan demi terwujudnya perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni, dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Meningkatkan daya guna dan hasil bumi sumber daya alam bagi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan.
“Baik di kawasan perkotaan ataupun kawasan pedesaan serta memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Dan kita tadi telah mendengarkan secara seksama laporan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Raperda ini,” katanya.
Sementara itu, dalam Laporan Pansus III yang diketuai oleh H. Rizal Kenedi, yang laporannya dibacakan oleh juru bicara H. Juanda Hanafiah, pada intinya Pansus menyampaikan poin-poin Pasal dalam Raperda tersebut yang mengalami perubahan setelah dibahas oleh Pansus III DPRD Provinsi Sumsel.
Pada kesimpulannya dari laporan Pansus tersebut; Pansus III dapat menyetujui Raperda itu untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. 
- Pj Gubernur Sumsel Jawab Pandangan Umum Fraksi DPRD Sumsel Atas Enam Ranperda
- Kembalikan Formulir ke PAN, Meli Mustika Ngaku Sudah Dipinang Bacagub Sumsel
- Dorong Pembentukan Banyuasin Timur, DPRD Sumsel Minta Segera Lengkapi Persyaratan Administrasi dan Fisik
