Ketua Fraksi PKS DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) Askweni meminta seluruh Kepala Desa (Kades) berlaku adil dengan masyarakat dan jangan sewenang-wenang kepada masyarakat.
- Sebut Antrian Operasi di RSMH Antre hingga 6 Bulan, DPRD Sumsel: Sudah Keburu Meninggal Duluan
- Gagal Pertahankan Kursi DPRD Sumsel, Hasbi Asadiki Cari Peruntungan di Pilkada Muratara
- Anggota DPRD Ini Minta Pj Gubernur Tegur Sejumlah Rumah Sakit di Sumsel
Baca Juga
“Karena banyak temuan kades ini sewenang-wenang sampai ngurus KTP saja susah masyarakat karena warga tidak mendukung kades tersebut saat pemilihan kades di desanya, ini kan tidak benar,” kata politisi PKS ini, Kamis (29/9).
Sehingga menurutnya hal-hal seperti ini jangan lagi terjadi di masyarakat, terutama pelayanan kepada masyarakat harus tetap di kedepankan kepada kades tanpa memandang siapapun warganya tersebut.
Begitupula menurutnya kalau ada kades terjerat kasus hukum menurutnya aparat hukum harus menegakkan hukum jangan ada diskriminasi dengan kades ini .
“ Kita prihatin harusnya perangkat di bawah seperti kades jadi contoh di masyarakat malah terjerat hukum,” katanya.
Karena itu anggota Komisi IV DPRD Sumsel meminta aparat penegak hukum menegakkan hukum terhadap kades yang terjerat hukum.
“Hukum harus ditegakkan, jangan tebang pilih , jangan kades itu mendapatkan perlakuan istimewa dari aparat., sehingga itu melukai rasa keadilan di dalam masyarakat sendiri dengan melihat perlakuan tersebut ,” katanya. 
- Sebut Antrian Operasi di RSMH Antre hingga 6 Bulan, DPRD Sumsel: Sudah Keburu Meninggal Duluan
- Gagal Pertahankan Kursi DPRD Sumsel, Hasbi Asadiki Cari Peruntungan di Pilkada Muratara
- Anggota DPRD Ini Minta Pj Gubernur Tegur Sejumlah Rumah Sakit di Sumsel
