Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang tengah mematangkan rencana program retreat bagi remaja bermasalah, terutama yang terlibat aksi tawuran, balap liar, dan kenakalan lainnya.
- Gratiskan Biaya Pendidikan 9 Tahun, DPRD Palembang Minta Pemerintah Pusat Tak Lepas Tangan
- BPJS Sosialisasikan Layanan JKN di DPRD Palembang, Bahas Hak Peserta hingga Kendala Lapangan
- Tunjangan Sertifikasi Tak Kunjung Cair, Ratusan Guru P3K Palembang Mengadu ke DPRD
Baca Juga
Program ini melibatkan penempatan remaja ke barak militer sebagai upaya pembinaan dan pencegahan tindak kriminal.
Wali Kota Palembang, H Ratu Dewa, telah menginisiasi koordinasi dengan TNI, termasuk mengirim surat kepada Panglima TNI, serta menginstruksikan Sekda Palembang, H Aprizal Hasyim, untuk menggelar rapat dengan aparat TNI, Polri, dan pemangku kepentingan terkait guna menyusun formulasi pelaksanaan retreat.
Namun, rencana ini mendapat saran kritis dari anggota DPRD Palembang dari Fraksi PKS, Mgs H Syaiful Padli. Ia menegaskan bahwa Pemkot tidak boleh sekadar meniru program dari daerah lain tanpa mengadaptasi kearifan lokal.
"Sebaiknya program ini tidak cuma ikut-ikutan, tapi harus disesuaikan dengan kearifan lokal di Palembang," kata Mgs H Syaiful Padli, Senin (9/6).
Ia juga mengingatkan pentingnya melibatkan ahli, akademisi, dan praktisi agar pelaksanaan retreat tepat sasaran dan efektif. Pendekatan juga harus dilakukan dengan orang-orang terdekat para remaja bermasalah.
"Sebuah ekosistem kondusif harus dibangun dengan melibatkan berbagai pihak. Kebijakan ini perlu didiskusikan dulu agar tidak menimbulkan ekspektasi yang salah di masyarakat," tambahnya. 
- Libatkan Ekonomi Kreatif, Wawako Palembang Tekankan Pentingnya UMKM untuk Kesejahteraan Warga
- Pemkot Palembang Koordinasi dengan TNI untuk Bina Pelajar Nakal lewat Pendidikan Barak Militer
- Ratu Dewa Ikuti Panen Raya Jagung Serentak Bersama Presiden Prabowo
