Upaya untuk mengatasi dampak covid-19 oleh Pemerintah Daerah sepertinya malah berujung terjadinya konflik antara warga dan perangkat desa. Selain itu, banyak juga yang beranggapan bantuan sosial dengan berbagai skema tersebut belum tepat sasaran.
- Tiga Ratus Ribu Warga Sumsel Bakal Terima Bansos Tambahan dari APBD
- Harga Kebutuhan Pokok di Sumsel Mulai Terkerek Naik
- Benarkah Selama Ini RMK Energy (RMKE) Gunakan Advice Planning Tata Ruang Sebagai Izin untuk Beroperasi?
Baca Juga
Salah satu penyebabnya, simpang siur pendataan yang dimiliki pemerintah pusat dengan daerah. Seperti yang terjadi di tiga desa dalam Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim.
Persoalan ini disampaikan langsung Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim dari Fraksi PDI Perjuangan Mukarto di penghujung rapat paripurna yang dipimpin Wakil Pimpinan I Ermanadi, dan dihadari Plt Bupati Muara Enim H Juarsah SH dan Sekda Muara Enim, para kepala OPD, Rabu (3/6/2020).
“Izin pimpinan mohon ditanggapi langsung oleh Plt Bupati, sejauh ini sudah ada masyarakat yang melapor dengan kami bahwa setiap desa diwilayah kecamatan tersebut kepala desanya sudah disuruh mendata oleh kabupaten. Kita harapankan jangan terjadi lagi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti terjadi bentrok antara masyarakat dengan perangkat desa,” tanya Mukarto.
Lanjutnya, kalau Pemkab Muara Enim tidak siap pendanaan untuk bantuan dampak ekonomi akibat Covid-19, jangan instruksikan kepala desa untuk melakukan pendataan. “Soal pendataan ini sangat sensitif, kalau sudah didata tahunya masyarakat dapat. Ujung-ujungnya terjadi kerebutan dan jadi sasaran kepala desa,” tegasnya.
Apalagi, kata Mukarto, Pemda Muara Enim hanya menyiapkan bantuan untuk kelurahan dan untuk desa saat ini dana desa sudah habis dibagi 30 persen. Untuk itu, kata dia, mohon dipertegas melalui camat maupun dinas terkait sampaikan kepada kepala desa bahwa yang belum mendapatkan bantuan tersebut, tidak ada bantuan lainnya.
“Kita menyayangkan langkah-langka pemda mengimbau kepada pemerintah desa untuk melakukan pendataan, karena ujung-ujungnya pasti terjadi keributan. Untuk perlu diketahui di daerah Gelumbang hampir setiap hari demo. Demonya masyarakat tersebut salah satu pemicunya tidak kebagian bantuan dampak Covid-19 padahal sudah didata,” ungkapnya.
Sementara itu, Plt Bupati H Juarsah SH menanggapi penyampaian anggota dewan dari Fraksi PDI Perjuangan Mukarto, mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Muara Enim menyisir masyarakat yang berhak mendapat bantuan tapi belum tercover oleh pemerintah pusat bansos, Bantuan Sosial Tunai (BST) dan sebagainya.
“Untuk masyarakat desa mungkin nanti setelah ini kalau memang masih ada yang belum menerima, mungkin di program selanjutnya,” pungkasnya.[ida]
- Peringati Hari Lalu Lintas ke-66, Satlantas Polres Muba Gelar Vaksinasi
- Berhasil Ungkap Kasus Perampokan Sadis, Satrekrim Musi Rawas Diganjar Penghargaan
- Kurangi Tumpukan Sampah, DLH Lubuklinggau Tambah Dua Trip Angkutan
