Komisi VIII DPR RI menyepakati sembilan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) periode 2022-2027. Mereka dipilih setelah sebelumnya telah melaksanakan fit and proper test terhadap 18 calon Komisioner KPAI pada Kamis (22/9).
- Merajut Asa Usai Skandal Dana Hibah, Ingkar Mufakat di Awal Menjabat [Bagian Keempat]
- KONI Sumsel Dihantam Badai Mosi Tidak Percaya, Cabor Minta Pemilihan Ulang, Terancam Dualisme Kepengurusan?
- Merajut Asa Usai Skandal Dana Hibah, Karpet Warna Merah dari KONI Sumsel untuk Pelanggar Lingkungan [Bagian Ketiga]
Baca Juga
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang berharap kesembilan komisioner terpilih dapat lebih melibatkan masyarakat dalam mendeteksi kasus-kasus yang terjadi pada anak.
Marwan menjelaskan bahwa DPR memberi penekanan pada komisioner KPAI tentang aspek pencegahan. Alasannya, kejadian kekerasan terhadap anak tidak bisa diklaster.
Menurut Politisi PKB itu, saat ini deteksi kasus-kasus yang terjadi pada anak terkesan lamban. Misalnya ketika ada kasus pelecehan yang terjadi pada anak, baru terungkap setelah mendapati banyak korban.
"Ada juga anak yang teraniaya, sebetulnya tetangganya sudah tau bahwa anak tersebut teraniaya oleh ibunya, tapi alarm itu tidak berbunyi, maka sampai korban bahkan ada yang tewas," demikian kata Marwan, Kamis (29/9).
Agar kasus kekerasan terhadap dapat mendeteksi, keterlibatan masyarakat dinilai sangat penting. Meski demikian, aspek sosialisasi juga sangat penting untuk terus dikerjakan secara maksimal.
"Karena masyarakat yang mengetahui itu sebetulnya ada rasa khawatir kalau dia laporkan malah berbalik dia yang menjadi kesakitan," imbuh politisi PKB tersebut.
Adapun sembilan komisioner KPAI 2022-2027 terpilih yakni, dari unsur tokoh agama, Sylvana Maria; dari unsur tokoh masyarakat Ai Rahmayanti dan Diyah Puspitarini. Sementara, dari unsur organisasi kemasyarakatan, Margaret Aliyatul Maimunah; dari unsur pemerintah Aris Leksono; dari unsur dunia usaha Kawiyan dan dari unsur kelompok masyarakat peduli anak adalah Jasra Putra, Ai Maryati Solihah dan Dian Sasmita. 
- Merajut Asa Usai Skandal Dana Hibah, Ingkar Mufakat di Awal Menjabat [Bagian Keempat]
- KONI Sumsel Dihantam Badai Mosi Tidak Percaya, Cabor Minta Pemilihan Ulang, Terancam Dualisme Kepengurusan?
- Merajut Asa Usai Skandal Dana Hibah, Karpet Warna Merah dari KONI Sumsel untuk Pelanggar Lingkungan [Bagian Ketiga]
