DPR Minta Pemerintah Lobi Arab Saudi Hilangkan Syarat Vaksin Meningitis untuk Jamaah Umrah

Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati. (ist/rmolsumsel.id)
Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati. (ist/rmolsumsel.id)

Kelangkaan vaksin meningitis menjadi momentum pemerintah untuk melobi pemerintah Arab saudi agar menghilangkan syarat wajib vaksinasi meningitis bagi jamaah umrah. 


Hal itu diungkapkan Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati kepada Kantor Berita Politik RMOL.id, Kamis (29/9).

"Saat ini tengah ada perubahan beberapa regulasi umrah ini mungkin jadi momentum untuk membicarakan beberapa hal termasuk syarat vaksin meningitis. KJRI Jeddah menyebut di lapangan tidak ada lagi pemeriksaan untuk vaksin meningitis. MUI juga menyebut pemerintah Arab Saudi baru tahu jika vaksin meningitis mengandung zat haram. Ini bisa jadi momentum untuk melakukan lobi," katanya.

Kemenkes sebagai operator pengadaan vaksin meningitis hanya berfungsi menyediakan layanan vaksin meningitis karena syarat kewajiban vaksin meningitis berasal dari pemerintah Arab Saudi.

Menurutnya, untuk jangka pendek perlu dilakukan langkah bersama khususnya dari Kemenkes dan Kemenag untuk penyediaan vaksin bagi jamaah umrah. Perlu dilakukan audit dari total yang stok vaksin yang ada dengan rencana pengadaan ke depan dibandingkan dengan calon jamaah umrah yang sudah membayar dan siap berangkat.

“Sementara jangka panjang bisa melakukan lobi ke pemerintah Arab Saudi terkait syarat vaksin ini," ujar Anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta II ini.

Politisi Fraksi PKS ini juga meminta agar Dinas Kesehatan di Pemerintah Daerah (Pemda) memantau stok vaksin meningitis di masing-masing wilayah dan dilaporkan secara berkala ke pusat. Ia juga meminta agar tidak ada pihak-pihak yang mempermainkan harga di tengah kelangkaan vaksin ini.

"Tindakan jangka pendek bisa dilakukan berdasarkan data yang akurat. Selain itu pastikan harganya tidak dipermainkan sehingga justru memberatkan calon jamaah umrah. Mereka sedang melaksanakan hak ibadahnya yang diliindungi regulasi bukan menjadi komoditas pasar yang bebas dipermainkan," pungkasnya.