Diskon Pajak Penjualan Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) untuk pembelian kendaraan bermotor hingga 100 persen diperpanjang sampai dengan Desember 2021.
- Pemerintah akan Tarik Utang Baru Hingga Rp36 Triliun di Awal 2024
- Antisipasi Panic Buying, Mini Market di Palembang Batasi Pembelian Minyak Goreng
- PLN Sabet Penghargaan ESG Awards untuk Komitmen Keberlanjutan
Baca Juga
“Tadinya insentif pengurangan 100 persen sampai dengan bulan Agustus. Ini baru kita perpanjang. Silakan dinikmati PPnBM gratis sampai dengan bulan Desember 2021,” ujar Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara secara daring dalam acara Wealth Wisdom yang diselenggarakan Bank Permata, Jumat (17/9).
Wamenkeu menjelaskan perpanjangan diskon PPnBM ini bertujuan untuk mendorong percepatan konsumsi yang sempat menurun akibat munculnya varian Delta Covid-19. Perpanjangan PPnBM ini menjadi komplemen diskon lain yang masih diberikan pemerintah, yakni PPh 25, PPh Final UMKM, dan penurunan PPh Badan.
“Sekarang varian Deltanya sudah melandai, penularan melandai. Ini saatnya melakukan proses produksi yang lebih cepat lagi,” kata Wamenkeu.
Diharapkan dengan perpanjangan insentif ini dapat membangkitkan daya beli masyarakat sehingga membantu pemulihan ekonomi nasional.
“Kita berharap ini menjadi insentif untuk konsumen. Konsumen kemudian membeli kendaraan bermotor. Kendaraan bermotornya kemudian diproduksi di bawah 1.500 cc itu TKDN-nya (Tingkat Komponen Dalam Negeri) sangat tinggi, mempekerjakan pekerja, dan bisa menggulirkan pendapatan kembali. Ini yang kita lihat, momentum kita dorong. Sehingga untuk kendaraan bermotor kita berikan perpanjangan,” beber Wamenkeu.
Lebih lanjut, Wamenkeu menjelaskan insentif pajak yang diberikan merupakan bentuk dari dukungan pemerintah kepada dunia usaha pada saat krisis. Ketika kondisi sudah kembali normal, Wamenkeu berharap para wajib pajak kembali membayar pajak sesuai aturan.
“Kita lihat bahwa kondisi ekonominya kalau bisa kembali normal, maka kegiatan dunia usaha akan berjalan dengan lebih baik. Maka pada saat itu, kita harapkan kita sama-sama bayar pajak lagi,” kata Wamenkeu.
- Arsjad Rasjid Tersingkir, Anindya Bakrie Resmi Jabat Ketua Umum Kadin
- Harga Minyak Dunia Naik, Hulu Migas Sumbang Penerimaan Negara Rp62 Triliun di Triwulan I 2022
- Targetkan Tambahan 27 Juta Volume Transaksi QRIS Hingga Akhir Tahun
