Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan besarnya potongan komisi yang dilakukan aplikator, membuat para driver online, khususnya di Kota Palembang semakin sulit.
- Harga Minyak Dunia Terus Merosot, Muslim Arbi : Pemerintah Harus Segera Menurunkan Harga Minyak
- Fahira Idris: Kenaikan Harga BBM Makin Menjauhkan Prinsip Pancasila
- Sebaiknya Pemerintah Berikan Subsidi BBM Untuk Rakyat Dibanding Memelihara Buzzer
Baca Juga
Sebab, potongan yang besar dan harga BBM yang tinggi membuat penghasilan pra driver online tersebut turun drastis. Oleh karen itu, puluhan driver online yang tergabung dalam Asosiasi Driver Online (ADO) Sumsel mendatangi DPRD Sumsel.
Terkait hal itu, Ketua Komisi V DPRD Sumsel Mgs Syaiful Padli mengatakan, pihaknya akan mencari solusi ke depan terkait hal tersebut. "Banyak teman driver tidak mendapat BLT. Kami akan panggil dinas sosial dan akan kita benahi data masyarakat," kata dia.
Politisi PKS ini juga menyebut aspirasi yang mereka sampaikan akan dilanjutkan sesuai kewenangan DPRD. Mereka pun akan mencoba membicarakan dengan pihak aplikator.
Sekretaris Komisi V Hadrianto Aljufri mengatakan daerah selalu jadi korban. Payung hukum yang mengatur regional dan kewenangan ada di komisi V DPR RI.
"Kita akan ambil gebrakan pertama kali di Indonesia. DPRD Provinsi Sumsel meminta payung hukum kepada Komisi V DPR RI untuk membuat payung hukum, mengenai keinginan driver," kata David.
Politisi Partai Golkar ini juga mengatakan pihaknya akan memperjuangkan aspirasi tadi. Termasuk adanya permintaan pengisian minyak jalur khusus bagi driver online.
Ketua DPD ADO Sumsel Asrul Indrawan mengatakan, terdapat sejumlah tuntutan yang disampaikan yakni Pemprov Sumsel agar meminta Kemenhub untuk dapat menentukan tarif Dasar Ojek Online baik R2 maupun R4 (Tarif Batas Bawah & Tarif Batas Atas) sesuai dengan kondisi daerah dan di tetapkan oleh pemerintah provinsi masing-masing, tidak bersifat Nasional.
Selanjutnya mengajukan kepada Ketua DPRD Provinsi Sumsel atau pemerintah Provinsi Sumsel, meminta kepada Kemenhub agar agar menentukan biaya pemotongan aplikator di sama ratakan yaitu sebesar 10 persen tanpa biaya yang lainnya dan ditetapkan di provinsi masing-masing.
Ketiga meminta kepada DRPD Sumsel pemerintah Provinsi Sumsel untuk seluruh anggota ojek online baik R2 maupun R4 mendapatkan kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi atau BLT.
"Kami mementingkan keselamatan anggota ADO. Kami buruh harian lepas, kami menyampaikan aspirasi melalui jalan damai saja," kata Asrul. 
- Beraksi di Siang Bolong, Bandit Pecah Kaca Mobil Hanya Berhasil Gasak Tas Sekolah Berisi Buku
- Akun Pj Walikota Ratu Dewa Dicecar Netizen: Mendak Viral Dak Digaweke
- Akun Pj Walikota Ratu Dewa Dicecar Netizen: Mendak Viral Dak Digaweke
