Forum Demokrasi Sriwijaya (Fordes) dan Forum Jurnalis Parlemen (FJPP) menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema "Implikasi Capaian WTP terhadap Transparansi dan Membangun Kepercayaan Publik Jelang Pemilihan Kepala Daerah" di Cafe Remington, Palembang, Sabtu (15/6).
- WALHI Sumsel Sebut 94.000 Pohon di Sumsel Rusak Akibat Pemasangan APK Calon Kepala Daerah
- Beragam Cara Bakal Calon Kepala Daerah di Sumsel Saat Jalani Tes Kesehatan, Makan Pempek hingga Minum Jamu
- Besok, PDIP Umumkan 14 Calon Kepala Daerah untuk Pilkada di Sumsel
Baca Juga
Diskusi ini menghadirkan narasumber Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, Prof. Dr. Didik Susetyo, SE., M.Si., Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, Dr. M. Husni Thamrin, dan Ketua Fordes, Bagindo Togar BB.
Prof. Dr. Didik Susetyo menyampaikan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah indikator penting yang digunakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam menilai laporan keuangan negara.
"Dampaknya secara politis sangat luas, baik bagi calon eksekutif maupun legislatif, serta masyarakat umum. Ada tiga kategori: yang berpihak setuju dengan WTP, yang tidak setuju mungkin antipati, dan masyarakat yang mengambang. Sosialisasi yang tepat bagi masyarakat pemilih, terutama generasi Z dan milenial, sangat penting," ujar Didik.
Ia menekankan pentingnya sosialisasi nilai uang dalam WTP agar masyarakat, terutama pemilih, melek informasi. "Program apa yang dilakukan, kemanfaatannya bagi masyarakat, dan dampaknya harus disosialisasikan, bukan hanya plang proyek," tambahnya.
Didik juga menyarankan bahwa opini WTP harus dijadikan tolok ukur keberhasilan dan diperketat dengan sanksi tegas terhadap makelar yang memperjualbelikan opini tersebut.
Dr. M. Husni Thamrin menyoroti pentingnya membangun kepercayaan publik dalam menciptakan pemerintahan yang bersih. "Tugas kita sekarang adalah membangun kepercayaan publik. WTP menjadi titik awal dalam menciptakan pemerintahan yang bersih jelang Pilwako Palembang 2024, agar pemilih memilih berdasarkan kinerja yang genuine, bukan impresi sesaat," katanya.
Ketua Fordes, Bagindo Togar BB, menegaskan bahwa WTP harus menjadi acuan dalam memilih kepala daerah yang mampu meraih predikat tersebut tanpa rekayasa.
"APBD adalah milik rakyat, dan masyarakat harus memilih pemimpin berdasarkan track record dan portofolio yang jelas, bukan hanya berdasarkan janji-janji sesaat. Kita butuh pemimpin yang mampu membawa perubahan nyata bagi Palembang," tegas Bagindo.
Bagindo juga mengkritisi stagnasi pembangunan di Palembang dan Sumsel dalam beberapa tahun terakhir.
"Kita butuh pemimpin dengan terobosan untuk menjadikan Palembang sebagai kota masa depan yang modern dan terbuka. Isu-isu seperti banjir, macet, dan sampah sudah harus ditinggalkan, itu tugas pemimpin tingkat kelurahan. Mari kita pilih pemimpin yang mampu membawa perubahan nyata," tutupnya. 
- PDIP Sumsel Pecat Ferlan Juliansyah Usai Terjaring OTT KPK di OKU
- KPU Sumsel Tunggu Keputusan MK untuk Penetapan Paslon Terpilih Pilkada
- Giri Ramanda Tegaskan PDIP Menang di 9 Daerah Pada Pilkada Sumsel
