Sejumlah elemen buruh mengancam parlemen, tidak akan memilih partai politik yang turut mengesahkan Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Cipta Kerja menjadi undang-undang.
- Soal Surat Suara Ditempel Gambar Palu Arit, Ketua KPU Kota Semarang: Tunggu Penyelidikan Polda
- Ketum JMSI: Industri Pers Sehat Berperan Penting Wujudkan Pemerintah Anti Korupsi
- Anas Urbaningrum Sebut Penegakan Hukum Alami Kemajuan
Baca Juga
Hal itu ditegaskan Ketua Umum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 1992 Sunarti ketika ketika menggelar jumpa media di depan Gedung DPR RI, Senayan, Minggu (26/3).
“Saya meminta kepada seluruh rakyat Indonesia agar tidak memilih partai yang mengesahkan UU Cipta Kerja,” kata Sunarti di depan Gedung DPR RI.
Dia mengatakan, anggota dewan yang kini duduk di Senayan tidak merepresentasikan aspiraasi rakyat. Sehingga, tidak patut untuk diberikan dukungan pada Pemilu 2024 mendatang.
“Di mana letak keadilan sebagai wakil rakyat,” tegasnya.
Menurutnya, partai politik baru yang banyak mendukung lahirnya UU Cipta Kerja. Oleh karena itu, pihaknya meminta seluruh partai baru sadar akan bahayanya Perppu Ciptaker.
“Mereka baru tumbuh tapi tidak mewakili buruh. Ini menjadi pertanyaan bagi kami. Kalau memang betul partai yang baru tumbuh itu betul-betul memperjuangkan rakyat Indonesia, tunjukkan jati dirimu, bukan tenggelam,” tutupnya. 
- Tepis Isu Finda Pimpin NasDem Palembang, Danu Mirwando: SK Saya Berakhir 2024
- Ketua Komisi II: Kalau Pemilu Bulan Februari, akan Ada Dua Presiden
- TPN: Ganjar-Mahfud akan Hapus Kredit Macet Petani
