Vaksinasi dosis ketiga atau diputuskan untuk menjadi salah satu syarat perjalanan mudik Idul Fitri tahun ini. Namun, pendekatan dan cara komunikasi yang digunakan pemerintah sulit diterima masyarakat.
- Pelayanan Publik Pemkab Empat Lawang Masuk Zona Kuning
- Polisi Aniaya Pelaku Narkoba Hingga Tewas, Ombudsman: Kurang Pembenahan Organisasi
- Kakanwil Kemenkumham Sumsel Apresiasi Sinergitas dengan Ombudsman Sumsel
Baca Juga
Begitu pendapat mantan anggota Ombudsman RI, Alvin Lie, dalam acara diskusi virtual Polemik bertajuk "Mudik, Booster, dan Masker", Sabtu (26/3).
"Booster saya mendukung. Yang saya sayangkan adalah strategi komunikasinya," ujar Alvin.
Menurut Alvin, cara komunikasi pemerintah cenderung mengatur, seolah-olah mengatakan bahwa yang boleh mudik itu hanya yang sudah melakukan suntik booster.
"Ini kan top down, pendekatan kekuasaan. Apakah tidak bisa disampaikan seperti, 'kalau sayang orang tua ayo booster dulu sebelum balik'," katanya.
Selain menggunakan komunikasi persuasif kekeluargaan, Alvin juga memandang perlu adanya pendekatan atau strategi teknis untuk supaya masyarakat yang ingin mudik bisa mendapatkan vaksinasi saat sebelum perjalanan.
"Waktu dulu kan banyak perusahaan-perusahaan yang mengadakan mudik gratis. Kenapa tidak dikaitkan dengan insentif. Mudik gratis bagi yang sudah booster misalnya," tuturnya.
"Jadi ini pendekatannya insentif, bukan sanksi. Rasa-rasanya ini lebih elegan, lebih mudah diterima dari pada perintah, demikian Alvin. 
- Pelayanan Publik Pemkab Empat Lawang Masuk Zona Kuning
- Polisi Aniaya Pelaku Narkoba Hingga Tewas, Ombudsman: Kurang Pembenahan Organisasi
- Kakanwil Kemenkumham Sumsel Apresiasi Sinergitas dengan Ombudsman Sumsel
