RMOLSumsel. Dewan Pembina Yayasan Sukma Bangsa Surya Paloh meminta pemerintah pusat untuk memberikan asistensi khusus terhadap Provinsi Aceh. Ia ingin daerah otonomi khusus ini berkembang lebih baik, terutama dalam pengelolaan dana otonomi khusus.
- Pemulihan Ekonomi Pacu Minat Investor
- bank bjb Dukung BBQ RIDE 2023, Manjakan Penggemar Modifikasi Mobil dan Motor
- Menkeu Sri Mulyani Sebut Jepang dan Inggris Terancam Masuk Jurang Resesi
Baca Juga
Menanggapi permintaan Surya Paloh, Presiden Joko Widodo mengaku siap memberikan asistensi khusus dalam hal manajemen dana otonomi khusus Aceh. Pasalnya, untuk Aceh sendiri Pemerintah Pusat telah gelontorkan kurang lebih Rp 8 triliun setiap tahun untuk dana otonomi khusus.
“Tadi Bang Surya Paloh menyampaikan perlu asistensi, saya bertanya pada pemda, perlu nggak? Kalau perlu, besok saya langsung dampingi," tegas Jokowi di hadapan Pemerintah Daerah Aceh, para menteri dan ribuan rakyat Aceh di acara Kenduri Kebangsaan, Yayasan Sukma Bangsa, Bireun, Sabtu (22/2/2020).
Jokowi menekankan bahwa asistensi harus disesuaikan dengan keperluan daerah. Dia tidak ingin, Pemerintah Pusat memberi aistensi tetapi Daerah tidak menginginkan itu "Jangan ngomong, ya, nanti kita beri asistensi kemudian di bawah (daerah) tidak mau. Di birokrasinya (tidak mau),” kata dia.
Dengan didampingi langsung dana otonomi khusus, Presiden Joko Widodo meyakinkan Pemerintah Daerah agar dapat bersih dalam pengelolaan dana untuk masyarakat Aceh tersebut.
“Karena itu menanggung sebuah konsekuensi. Pokoknya tata kelola harus bersih, akuntabel. Tapi kalau saya tanya ke rakyat, nanti seluruh rakyat bilang, ya, bener. Karena yang (daerah) lain itu kecil APBD-nya. Karena tidak ada dana otsus,” jelasnya.
Jokowi pun menitipkan penggunaan dana APBD kepada Pemerintah Daerah seperti bupati dan walikota, agar dapat digunakan dengan sebaik-baiknya.
“Berikan prioritas ke hal penting. Angka 14 persen angka kemiskinan itu besar. Berikan perhatian ke angka kemiskinan yang besar itu lewat program yang di desain agar pengentasan kemiskinan bisa segera diselesaikan,” tandasnya.[ida]
- Mulai 1 November 2023, BCA akan Tutup Rekening Saldo Nol Rupiah
- Jokowi Dorong Industri Pertambangan Lakukan Hilirisasi
- Isu Pertanian Bakal Masuk Paket Kebijakan WTO
