BEM Unsri Gelar Forum Diskusi Pemberdayaan Perempuan, Bahas Perlindungan Hak Politik

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Sriwijaya (Unsri) menggelar forum diskusi bertema pemberdayaan perempuan, membahas rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Grand Desain Perlindungan Hak Politik Perempuan serta Konferensi Cedaw, di UPT Bahasa Unsri Palembang, Rabu (23/10).


Aktivis perempuan Palembang, Eva Yuliana menekankan meskipun peraturan internasional sudah mengakui hak politik perempuan, penerapan di lapangan, terutama di Indonesia, masih belum maksimal. 

“Keterwakilan perempuan di dunia politik belum mencapai kuota 30 persen dari jumlah laki-laki,” jelas Eva di hadapan peserta yang mayoritas mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unsri.

Menurut Eva, dukungan besar dari kalangan perempuan sendiri sangat penting untuk mencapai kesetaraan politik. Ia menyoroti pentingnya solidaritas antarperempuan, serta mendorong perempuan berpotensi untuk maju di legislatif dan eksekutif. “Kualitas perempuan harus terus ditingkatkan agar kebijakan yang diambil ketika mereka memimpin menjadi lebih baik,” tambahnya.

Wakil Kepala Departemen Kajian dan Aksi Strategis (Kastrat) Unsri, Virgil Muhammad Sira menambahkan forum ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa mengenai pentingnya kesetaraan gender dan melawan diskriminasi terhadap perempuan. "Masih banyak diskriminasi terhadap perempuan, dan kesadaran ini penting untuk menciptakan lingkungan yang adil," ujar Virgil.

Virgil juga menilai positif kemunculan kandidat perempuan dalam Pilkada yang ada di Sumsel. Seperti di Kota Palembang, Musi Rawas, Prabumulih maupun Provinsi Sumsel. Menurutnya, kemunculan tokoh perempuan di Pilkada Provinsi Sumsel merupakan bukti nyata emansipasi perempuan di ranah politik. "Ini menjadi langkah penting untuk menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan bisa setara dengan laki-laki,” tutupnya.