Ratusan buruh yang berasal dari beberapa serikat buruh menggeruduk Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumsel. Aksi tersebut merupakan aksi Nasional yang dilakukan di seluruh Indonesia.
- Tas Tak Bertuan Berada di Stasiun LRT Palembang, Gegana Brimob Polda Sumsel Turun Tangan
- Sikap Lambat Pemerintah dan BNPB Tanggapi Gempa Turki Tuai Kritik
- 12 Wilayah di Sumsel Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan
Baca Juga
Aksi tersebut dilakukan di Jalan POM IX, atau lebih tepatnya di depan gerbang Kantor DPRD Sumsel dengan jumlah massa aksi sekitar 500 buruh dari Bumi Sriwijaya.
Seperti dijelaskan Koordinator Aksi, Amriyanto bahwa aksi kali ini merupakan aksi nasional dalam peringatan hari May Day yang jatuh pada tanggal 1 Mei
"Tuntutan hari ini aksi nasional yang mana kami membawa 18 tuntutan, salah satunya batalkan Omnibuslaw dan merevisi Undang-undang Nomor 21 tahun 2000," kata Amriyanto yang juga Ketua Partai Buruh Sumsel, Sabtu (14/5).
Menurutnya, dalam Undang-undang tersebut terdapat beberapa hal yang tidak berpihak pada para buruh, salah satunya tidak adanya kenaikan upah bagi buruh di tahun ini. Sedangkan bahan pokok saat ini terus merangkak naik.
Selain itu, Amriyanto juga mengatakan bahwa aksi ini juga menolak revisi Undang-undag P3. Karena hal tersebut merupakan akal-akalan Pemerintah Pusat agar pengesahan Omnibuslaw menjadi mudah.
"Kami minta batalkan Undang-undang Cipta Kerja itu yang menjadi penyebab hak parah buruh tentang upah tidak naik," ujarnya.
Amriyanto mengatakan apabila dalam aksi yang dilakukan hari ini tidak mendapatkan kejelasan, maka akan ada aksi lanjutan lagi setelah ini.
Dirinya menanbahkan, aksi-aksi yang akan dilakukan nantinya tetap menunggu agenda nasional. Sebab tuntutan yang diajukan kali ini bersifat nasional. 
- Rusak Lingkungan dan Diduga Ilegal, Mahasiswa Tuntut Cabut Izin Tambang Duta Alam Sumatera
- Bupati Muara Enim Tegaskan Komitmen Tingkatkan Kesejahteraan Buruh di May Day 2025
- Ribuan Buruh Sumsel Kepung DPRD, Tuntut Penetapan UMSP dan Evaluasi Pengawas Tenaga Kerja
