Penyegelan dermaga Pelabuhan PT RMK Energy (RMKE) oleh Ditjen Gakkum KLHK sudah berjalan lebih dari dua pekan. Meski aktivitas pelabuhan RMKE dihentikan, namun kondisi tersebut tak berdampak terhadap pelabuhan di sekitarnya. Khususnya yang terintegrasi dengan angkutan kereta api.
- Kinerja Kuartal I, Kredit dan Pembiayaan BTN Tembus Rp300 Triliun
- Dirut bank bjb Yuddy Renaldi Dinobatkan sebagai Top Regional Banker 2021
- Gubernur Dukung Pembangunan BP3 Sumsel
Baca Juga
Sejumlah pelabuhan tersebut diantaranya yang dimiliki oleh Baramulti Grup. Perusahaan ini memiliki dua pelabuhan bongkar muat batubara di pesisir Sungai Musi. Pertama, lokasinya di Stasiun Kertapati Palembang yang dikelola PT Baramulti Sugih Sentosa (BSS). Kedua, pelabuhan yang berada di Keramasan Kertapati yang dikelola PT Wahana Bara Sentosa.
Port Operation Head PT Baramulti Sugih Sentosa, Mirson Fahriza mengatakan, aktivitas pengiriman batu bara melalui dua pelabuhan tersebut berjalan seperti biasa. Tidak ada peningkatan pengiriman batu bara seperti yang diperkirakan sejumlah pihak.
"Jalur pengangkutan kami menuju pelabuhan ini kan menggunakan kereta api. Kalaupun ada penambahan, itu harus diatur oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengenai infrastrukturnya. Jadi tidak benar kalau kami mengambil keuntungan dari setopnya operasional RMK," kata Mirson saat dibincangi, belum lama ini.
Mirson mengatakan, rata-rata batu bara yang diangkut menuju pelabuhan mencapai dua rangkaian per hari yang masing-masing mengangkut sekitar 2.500 ton. "Itu untuk yang di dermaga Kertapati. Kalau untuk di Gandus sekitar satu rangkaian setiap harinya," katanya.
Berdasarkan RKAB perusahaan, tahun ini pihaknya memiliki kuota angkutan sebesar 2,2 juta ton batu bara untuk pelabuhan PT BMSS di Kertapati. Sementara, untuk Pelabuhan PT WBS di Gandus sebanyak 700 ribu ton batu bara.
"Seluruh batu bara yang diangkut hasil dari penambangan di PT MAS, Kabupaten Lahat. Tidak ada dari perusahaan lain," ucapnya.
Kuota tersebut, kata Mirson, hingga saat ini baru terpenuhi sekitar 75 persen dari total secara keseluruhan. Menurutnya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi lambannya pengangkutan menggunakan tongkang. Salah satunya antrean melintas di bawah Jembatan Ampera.
"Tongkang harus memperhatikan pasang surut air sungai. Kemudian, jam melintasnya juga tidak boleh diatas jam 5 sore. Kalau lewat dari itu, harus menunggu sampai besoknya," ungkapnya.
Mirson juga membantah jika dalam operasionalnya, perusahaan tidak dilengkapi dengan izin yang lengkap. Dia mengatakan, sejak beroperasi 2011 lalu, pihaknya memiliki izin lingkungan UKL dan UPL yang dikeluarkan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Sumsel pada 2013. Kemudian, diperbarui pada 2017 karena ada pengembangan luasan pelabuhan dari 19.440 m2 menjadi 22.833 m2.
"Izin pelabuhan, Iup Pengangkutan dan Penjualan, Izin pembuangan limbah cair. Izin prinsip penanaman modal dalam negeri dan berbagai izin lainnya sudah lengkap. Jadi kami beroperasi sesuai dengan izin yang sudah ada," bebernya.
Mirson mengaku, pelabuhannya yang berada di Kertapati sempat dikeluhkan warga terkait debu yang timbul dari bongkar muat batu bara. Bahkan, sejumlah anggota DPRD Sumsel bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Sumsel serta instansi terkait juga mendatangi lokasi pelabuhan untuk mengecek aktivitas.
"Memang benar, waktu itu sempat datang. Tapi, apa yang direkomendasikan sudah kami penuhi dan tidak ada permasalahan lagi," ucapnya.
Mirson mengatakan, untuk mengurangi dampak debu, pihaknya telah memaksimalkan langkah penyiraman. Pembasahan batu bara dilakukan dua kali. Yakni melalui water spayer yang berada di belt conveyor maupun penyiraman secara manual di areal stockpile.
"Kalaupun masih menimbulkan debu, proses loading segera kami hentikan. Inilah SOP yang sudah kami terapkan selama ini," ungkapnya.
Selain itu, sambung Mirson, pihaknya rutin menyalurkan CSR kepada warga khususnya yang berada di kawasan ring 1 perusahaan. "Seperti membagikan sembako, pelatihan ibu rumah tangga dan pemberdayaan ekonomi lainnya. Kami juga rutin melakukan penyiraman di area kampung di sekitar Masjid Ki Merogan," tandasnya. 
- Pemerintah dan Aktivis Sebut Anjloknya Saham RMK Energy (RMKE) Sebagai Konsekuensi Pelanggaran Lingkungan
- BEI Keluarkan RMK Energy (RMKE) dari Indeks Quality30, Imbas Harga Saham Anjlok Pasca Sanksi Lingkungan?
- Ratusan Warga Kepung Kantor Gubernur Sumsel, Minta Aktivitas RMK Energy (RMKE) Disetop
