Pemkab OKI terus berupaya mengurangi wilayah blankspot atau titik tanpa sinyal telekomunikasi di wilayahnya.
- Pemulihan Aset, Kejari OKI Temukan Dua Mobil Dinas Milik Pemkab Raib
- Pemkab OKI Menang Gugatan, Hutan Kota Kayuagung Sah Milik Daerah
- Pemkab OKI Perkuat Kerja Sama dengan Kejari, Pastikan Pembangunan Sesuai Aturan
Baca Juga
Targetnya di 2022, ada sekitar 25 desa blankspot di lima kecamatan yang bakal dibangun base transceiver station (BTS). Pembangunan BTS ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan sinyal telekomunikasi yang kerap melanda wilayah OKI khususnya yang berada di kawasan pesisir.
"Targetnya ada 25 desa di OKI yang akan dibangun BTS di 2022 mendatang," kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) OKI, Alexsander Bastomi dalam keterangannya, Rabu (29/12).
Bastomi mengatakan, pembangunan BTS nantinya akan diajukan ke Kementerian Kominfo melalui Badan Aksesbilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo maupun langsung ke perusahaan provider seluler.
"Kami akan ajukan lagi untuk tahun depan. Mudah-mudahan bisa terealisasi," katanya.
Setiap tahunnya, Pemkab OKI terus mengurangi blankspot di wilayahnya. Melalui bantuan pusat, pada tahun 2019 ada sekitar 21 tower BTS yang dibangun. Lalu di 2020 ada sebanyak 13 tower dan 2021 ini 13 tower.
"Dari Bakti Kominfo kami juga mendapatkan 13 instalasi jaringan berupa V-Sat maupun fiber optik di sekolah maupun pusat layanan publik," terangnya.
Upaya pengentasan blankspot tersebut selaras dengan rencana pemerintah pusat. Berdasarkan data, saat ini ada sebanyak 12.548 wilayah blankspot di seluruh Indonesia. Sebanyak 9.113 titik blankspot ada di wilayah 3T, sementara 3.345 berada di wilayah non 3T. Di Sumsel, program pembangunan tower BTS akan menyasar 47 wilayah dengan OKI yang paling banyak mendapatkan kuota sebanyak 25 wilayah.
"Targetnya wilayah blankspot di Indonesia akan selesai di 2022 mendatang," kata Koordinator Jaringan Telekomunikasi Kemen Kominfo, Aditya Iskandar.
Aditya menerangkan, pembangunan tower BTS nantinya membutuhkan peran dari pemerintah daerah. Terutama dalam hal perizinan, dukungan data hingga lahan. "Peran Pemda sangat penting. Kami harap kolaborasi ini bisa mempercepat pelaksanaan program. Sehingga layanan jaringan telekomunikasi yang merata di seluruh wilayah bisa terwujud," pungkasnya. 
- Makan Ikan Tongkol dari Program MBG, 64 Siswa di PALI Alami Gejala Keracunan
- Pemulihan Aset, Kejari OKI Temukan Dua Mobil Dinas Milik Pemkab Raib
- Pemprov Sumsel Siapkan BKBK, Muratara Usulkan Sejumlah Proyek Prioritas
