Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar rapat koordinasi daring yang bertujuan untuk mengantisipasi dan menanggulangi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) tahun 2024.
Rapat ini dihadiri oleh Danrem 044/Gapo Brigjen TNI Muhammad Thohir, beserta staf, yang berlangsung melalui video conference dari Aula Makorem 044/Gapo, Jalan Jenderal Sudirman Km. 4 Kota Palembang, pada hari Kamis (14/3).
Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, meskipun badai El Nino pada 2023 lebih kuat dibandingkan 2019, namun dampaknya terhadap Karhutla tidak terlampau besar. Terlihat dari luasan lahan terbakar yang turun hingga 490.500 hektar.
Untuk itu, dia mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam upaya mencegah dan menangani Karhutla. "Prioritaskan pelibatan unsur-unsur satuan bawah dan aparat daerah, stakeholders, serta masyarakat pada tingkat desa," ujarnya.
Rapat juga menyoroti peningkatan kewaspadaan terhadap potensi Karhutla saat memasuki musim kering. Periode puncaknya diperkirakan terjadi pada bulan Juni hingga September 2024.
Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni mengatakan, jumlah hotspot di Sumsel mengalami penurunan dari tahun 2015 hingga 2023. Upaya yang telah dilakukan dalam menanggulani Karhutla di Provinsi Sumsel pada tahun 2023, yaitu dengan melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi kesiapsiagaan penanggulangan karhutla.
"Pengendalian Karhutla pada tahun ini berfokus pada menyadarkan masyarakat tentang bahaya kebakaran hutan serta melibatkan masyarakat dalam penanggulangan kebakaran hutan," lanjut Pj Gubernur.
Sementara, Kepala Penerangan Resort Militer (Kepenrem) 044/Gapo, Mayor Inf Jauhari menegaskan, dukungannya terhadap pemerintah daerah dalam upaya antisipasi dan penanggulangan Karhutla.
"Korem 044/Gapo sangat mendukung pemerintah daerah dalam rangka perbantuan terhadap antisipasi dan penanggulangan Karhutla yang terjadi di Provinsi Sumsel," ujar Mayor Inf Jauhari. 
