Andika Pranata Jaya Jabat Ketua KPU Sumsel

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) periode 2023-2028, Andika Pranata Jaya (tengah) resmi menjabat sebagai Ketua KPU Sumsel.(ist/rmolsumsel.id)
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) periode 2023-2028, Andika Pranata Jaya (tengah) resmi menjabat sebagai Ketua KPU Sumsel.(ist/rmolsumsel.id)

Mantan Ketua Bawaslu Sumsel Andika Pranata Jaya resmi dilantik sebagai komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel periode 2023-2028.


Selain menjabat ketua KPU Sumsel, Andika juga menjabat Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga.

Sementara 4 komisioner lainnya, Handoko menjabat Divisi Teknis Penyelenggaraan, Nurul Mubarok menjabat Divisi Hukum dan Pengawasan.

Selanjutnya Prahara Andri Kusuma menjabat Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Terakhir Rudiyanto Pangaribuan menjabat Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM.

"Alhamdulillah putusan untuk menentukan ketua dan koordinator atau ketua divisi sudah dilakukan secara musyawarah mufakat, " kata Andika, Kamis (16/11). 

Dijelaskan Andika, setelah masing-masing koordinator divisi sudah ditunjuk, maka di hari pertama mereka bekerja nanti, akan langsung melakukan rapat internal bersama jajaran komisioner dan sekretariat KPU Sumsel.

"Kita akan lakukan konsolidasi internal di KPU Sumsel,'' katanya, seraya menerangkan tahapan pemilu sudah mendekati masa kampanye beberapa hari kedepan.

Kemudian pihaknya juga akan melakukan rapat internal, apa yang sudah dilakukan selama ini, sehingga tahapan pemilu bisa berlangsung lancar.

"Pastinya kita akan langsung menyiapkan rangkaian pekerjakan, untuk proses pelaksanaan hari H nanti, " katanya.

Sedangkan Rudiyanto Pangaribuan mengatakan, dengan tahapan Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) yang sudah didepan mata, pastinya pihaknya harus segera bekerja.

"Pastinya pertama, kami harus siap menjalankan Pileg dan Pilpres yang sudah didepan mata, secara Luber (langsung, umum, bebas dan rahasia) serta jurdil (Jujur Adil), " katanya.

Hal kedua menurut Rudiyanto yang selama ini dikenal sosok aktivis Sumsel tersebut, pihaknya juga harus siap melaksanakan tahapan Pilkada kedepannya khususnya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel.

"Nah, pastinya kami akan bekerja sepenuh waktu dan sesuai aturan yang berlaku, " katanya.

Sebelumnya, setelah sempat molor dan diambil alih tugasnya oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, akhirnya 5 komisioner KPU Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) periode 2023-2028 dilantik, Rabu (15/11) di Jakarta.

Pelantikan sendiri dipimpin langsung Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari yang berbarengan dengan pelantikan komisioner KPU Kabupaten /kota di Indonesia.

Lima komisioner itu Andika Pranata Jaya (Staf Ahli KPU RI sekaligus mantan ketua Badan Pengawas Pemilu Sumsel), Handoko (komisioner KPU Musi Rawas Utara), Nurul Mubarok (Ketua KPU Banyuasin).

Kemudian ada nama Prahara Andri Kusuma (yang merupakan advokat di Jakarta), serta Rudiyanto Pangaribuan (mantan komisioner KPU kota Palembang).

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dalam sambutannya, meminta kepada para komisioner yang dilantik untuk segera melakukan adaptasi segera di tengah tahapan Pemilu yang sudah berjalan, agar pelaksanaan Pileg dan Pilpres berjalan lancar jelang pemungutan suara kurang dari 90 hari.

"Kemudian saat ini logistik Pemilu sudah mulai diadakan dan sudah mulai dikirim sudah mulai diterima oleh KPU Kabupaten Kota, sebentar lagi tanggal 28 November nanti akan dimulai masa kampanye. Kami berharap dan meminta kepada saudara sekalian untuk segera melakukan penyesuaian penyesuaian di tempat bekerja karena bekerja bukan hari kalender, termasuk tahapan Pemilu harus dilaksanakan sebaik mungkin," pesannya.

Maka dari itu dirinya berpesan kepada komisioner yang dilantik untuk bisa bekerja sesuai peraturan perundang-undangan dan kode etik penyelenggara pemilu.

"Kerja-kerja kita harus bisa dipertanggungjawabkan, dan langkah pertama konsolidasi internal harus harmonis dan selaras sesama komisioner dan Sekretariat dengan saling mengingatkan untuk bekerja sesuai perundang-undangan, " katanya.

Selain itu juga para komisioner yang ada untuk bekerjasama dan berkolaborasi dengan semua pihak stakeholder terkait agar pelaksanaan Pemilu berjalan lancar dan aman.

"Segeralah koordinasi eksternal dengan pemerintah daerah dan kepala daerah, DPRD para penegak hukum, polisi, Jaksa, TNI, pengadilan organisasi-organisasi kemasyarakatan para tokoh masyarakat dan juga dengan teman-teman media, " katanya.