Alokasi KUR di Sumsel Meningkat Rp8 Triliun, Serapan Terbanyak di Sektor Pertanian

Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional VII Sumatera Bagian Selatan, Untung Nugroho/Foto: Mita Rosnita
Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional VII Sumatera Bagian Selatan, Untung Nugroho/Foto: Mita Rosnita

Meningkatnya minat berwirausaha masyarakat di Sumsel menjadikan alokasi dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya yang mana hanya sebesar Rp4,4 triliun.


Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional VII Sumatera Bagian Selatan, Untung Nugroho mengatakan tahun 2022 Sumsel mendapatkan KUR sebesar Rp8 triliun untuk kemudian disalurkan ke masyarakat melalui bank yang memiliki pelayanan kredit.

"Masyarakat Sumsel sudah banyak yang melakukan usaha mandiri selama pandemi yang dibiayai oleh KUR sehingga platform yang diberikan sebelumnya habis terserap dengan Non Performing Loan atau juga kecil yakni dibawah 1,0," kata Untung saat diwawancarai, Rabu (26/1).

Kendati mengalami peningkatan yang cukup signifikan, namun dirinya masih meyayangkan rendahnya minat dan pemahamaman pengelola usaha di Sumsel terhadap kredit bank serta penggunaanya. Sehingga dia mengaku masih perlu dorongan serta sosialisasi lagi kepada masyarakat agar lebih percaya diri mengelola usaha melalui KUR, mengingat sampai hari ini wirausaha yang bankable hanya sebanyak 40 persen.

"Kalau dibandingkan dengan wilayah-wilayah di Jawa, serapan KUR ini masih terbilang rendah. Disana dana KUR bisa terserap hingga Rp50 triliun. Sumsel untuk mencapai Rp10 triliun saja masih susah apabila masyarakatnya masih belum banyak yang tahu," tambahnya.

Sehingga menurutnya perlu akselerasi yang klop antara dinas pertanian, perikanan dan koperasi kepada masyarakat guna mengurangi persentase unbankable yang terjadi di Sumsel saat ini. 

Untung lalu menyampaikan bahwa sektor perdagangan dan pertanian paling banyak menyerap dana KUR di Sumsel melalui salah satu bank penyalur yang juga relatif berhasil menciptakan kluster baru. "Kemarin BSB berhasil menyalurkan Rp1 triliun lewat program PEN mereka," tutupnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel, Lydia Kurniawati Christyana mengatakan peningkatan KUR yang dialokasikan kepada Sumsel merupakan keberhasilan pemerintah pusat, daerah dan seluruh bank penyalur dalam mempromosikannya kepada masyarakat yang melakukan giat usaha.

"Sekarang di Sumsel juga telah cukup terbantu dengan peran para TPAKD yang telah dikukuhkan di tahun 2021 dan 2022," katanya.

Dia menilai bahwa peningkatan KUR sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah, karena semakin banyak pelaku usaha maka hal ini akan berimbas terhadap kemandirian masyarakat dalam menunjang kehidupan dan tidak menggatungkannya kepada negara.

" Jadi begini, pelaku usaha itukan sangat bergantung pada permodalan, ada yang memang fighta atau terus hidup. Namun, kalau hidup dengan menggunakan modal sendiri pasti tidak akan naik kelas, oleh karena itu harus ada modal lain yang disediakan oleh pemerintah untuk pelaku usaha supermikro, mikro, retail dan sebagainya," tambahnya.

Saat ini, Lydia melanjutkan, bunga KUR juga telah disubsidi oleh pemerintah hanya sebesar 6 persen atau tergantung dengan bunga pasar saat ini yang berlaku. Sehingga dia menyayangkan bagi masyarakat yang belum mengetahui mengenai hal ini.

"Bunga pasar saat ini 13 persen, dikasihkan ke debitur 6 persen berarti selisihnya itulah yang menjadi tanggungan pemerintah." tutupnya.