Isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo yang diungkit PDI Perjuangan, rupanya pernah disampaikan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.
- Jokowi Targetkan 1 Juta Guru Sudah jadi PNS Sebelum Akhiri Jabatan Presiden
- HMI: Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Inkonstitusional
- Wacana Jokowi Tiga Periode Akan Dilaporkan ke Polda Sumut
Baca Juga
Hal tersebut diakui Bahlil di hadapan bakal calon presiden Prabowo Subianto dan Relawan Penerus Negeri kepada Prabowo-Gibran. Dia mengakui, menyuarakan pertama kali isu tersebut.
"Ada yang bicara tentang tiga periode, katanya, usulan itu atas perintah seseorang. Saya mau sampaikan, yang ngomong tentang isu penundaan pemilu pertama kali itu namanya Bahlil Lahadalia dan saya tidak pernah diperintah oleh siapapun," kata Bahlil di Deklarasi Relawan Penerus Negeri kepada Prabowo-Gibran di The Djakarta Theater, Menteng Jakarta Pusat, Sabtu (28/10).
Bahlil mengatakan, isu tersebut berawal dari hasil pemikirannya sendiri, bukan arahan orang lain.
Apalagi, Bahlil mengatakan, usulan penundaan pemilu dinyatakannya pada 2022 hasil survei lembaga Indikator Politik Indonesia saat era pandemi.
"Sekarang sudah terjadi (Pemilu 2024), sudah berlalu, kok masih ada yang bilang bahwa (usulan) tiga periode itu dari seseorang," demikian Bahlil.
- Golkar Tunggu Rapimnas Putuskan Nasib Jokowi dan Gibran Setelah Didepak PDIP
- Kekecewaan Megawati Terhadap Jokowi Memuncak
- Pilih Jakarta, Jokowi Shalat Id di Istiqlal dan Open House di Istana