Pemprov Sumsel di masa kepemimpinan Pj Gubernur Agus Fatoni berupaya maksimal dalam melakukan penanganan terhadap karhutla. Upaya ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak termasuk Menteri LHK beberapa waktu lalu.
- SK Pelantikan Pj Bupati OKU Selatan Dibatalkan Mendagri, Pemprov Sumsel Siap Jembatani Proses Legalitas Pelantikan
- Pemprov Sumsel Ajukan Enam Raperda, Ini Daftarnya
- Pj Gubernur Agus Fatoni Groundbreaking Pembangunan Jaringan Listrik PLN di Babat Supat
Baca Juga
Namun satu yang luput adalah bagaimanana upaya pencegahan yang dilakukan oleh Pemprov Sumsel sebelum ini. Pencegahan karhutla ini menjadi bagian terpisah dari upaya penanganan yang sampai saat ini masih berlangsung.
Sejumlah pegiat anti korupsi di Sumsel mempertanyakan upaya pencegahan ini karena disinyalir memakai dana besar yang digelontorkan sejak beberapa tahun terakhir.
Namun dana besar itu terkesan sia-sia karena karhutla masih terjadi di Sumsel dan menimbulkan sejumlah kerugian.
Seperti yang diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Suara Informasi Rakyat Sriwijaya (SIRA), Rahmat Sandi Iqbal saat dihubungi Kantor Berita RMOLSumsel. Kegiatan pencegahan dan penanggulangan Karhutla ini menggelontorkan dana yang cukup besar.
Tak hanya itu, dari informasi yang diterimanya, ada dana kompensasi dari beberapa perusahaan perkebunan dalam penanggulangan karhutla ini. Dimana, dana ini tentunya disetor kepada pengambil kebijakan untuk penanggulangan karhutla. Namun, pada kenyataannya bencana karhutla masih saja terjadi dan belum dapat ditanggulangi baik oleh daerah maupun pusat.
"Kita lihat sendiri, kasus karhutla tahun ini sangat banyak hingga puluhan ribu hektare di Sumsel," katanya.
Rahmat Sandi menilai, ada dugaan penyelewengan dalam penggunaan anggaran Karhutla di daerah, provinsi hingga nasional. Karena itu, pihaknya meminta agar Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel maupun Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut dugaan penggunaan anggaran penanggulangan Karhutla di Sumsel.
Menurut mereka, dana yang digelontorkan untuk penanggulangan Karhutla ini sangat banyak. Namun, tidak masif dalam penanggulangannya. Hal ini terbukti dengan banyaknya lahan yang terbakar hingga puluhan ribu hektar.
"Jadi kami ingin ada transparansi, ada apa ini, apakah ada keterlambatan dalam anggaran, apakah penggunaan anggaran ini salah penempatan atau ada hal lain sebagainya. Untuk itu, perlu dilakukan penyelidikan oleh Kejati bahkan bila perlu Kejagung," pungkasnya.
Sementara Deputi Komunitas Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (K-MAKI) Feri Kurniawan mengatakan, transparansi dana pencegahan karhutla di Sumsel hingga kini belum jelas. Pihaknya menduga adanya potensi penyelewengan yang dilakukan oleh oknum terkait dana pencegahan.
"Soal dana pencegahan ini bagi kami masih menjadi misteri, karena hingga kini belum jelas dan tidak transparan. Hal inilah yang berakibat menimbulkan kerawanan penyelewengan," katanya.
Lebih lanjut Feri mengatakan, sejauh ini pihaknya juga menyoroti program Pemprov Sumsel yang tidak berjalan terkait pencegahan karhutla di Sumsel.
"Yang namanya pencegahan itu kan berkaitan dengan proyek. Tapi kalau kita lihat selama ini, apa yang dilakukan Pemprov Sumsel untuk melakukan pencegahan. Apakah pembuatan kanal, sosialisasi, perekrutan relawan atau pengadaan alat pemadam api. Wujudnya apa kita tidak tahu dan memang tidak ada, alhasil karhutla masih terjadi dan terus meluas," jelasnya.
Untuk itu, pihaknya juga mendorong dilakukan audit terkait dana pencegahan karhutla. Feri mengatakan, pencegahan dan penanganan karhutlah dua hal berbeda yang jarang diketahui masyarakat.
"Makanya harus diaudit karena pencegahan ini berbeda dengan penanganan. Nah kalau memang ada dana itu seperti apa peruntukannya selama ini. Kalau tidak ada jelaskan tidak ada," pungkasnya. 
- SK Pelantikan Pj Bupati OKU Selatan Dibatalkan Mendagri, Pemprov Sumsel Siap Jembatani Proses Legalitas Pelantikan
- Pemprov Sumsel Ajukan Enam Raperda, Ini Daftarnya
- Pj Gubernur Agus Fatoni Groundbreaking Pembangunan Jaringan Listrik PLN di Babat Supat
