Kementrian Perindustrian bakal menghentikan program minyak goreng curah bersubsidi. Hal ini sesuai dengan peraturan Menperin Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Permenperin Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan BPDPKS.
- Minyak Goreng Kemasan Subsidi Pemerintah Langka, Warga Beralih ke Minyak Goreng Curah
- Kuota Minyak Goreng Curah Sumsel Bertambah Dua Kali Lipat Kebutuhan
- Distribusi Minyak Goreng Curah di Sumsel Hanya Terealisasi 55 Persen
Baca Juga
Dalam peraturan ini menyebutkan bahwa penyediaan minyak goreng curah yang diatur dalam Permenperin Nomor 8 Tahun 2022 akan dilaksanakan sampai tanggal 31 Mei 2022.
“Sehubungan dengan hal tersebut, para pelaku usaha dapat melakukan pengajuan permohonan pembayaran Dana Pembiayaan Minyak Goreng Curah oleh Pelaku Usaha kepada BPDPKS secara online melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) paling lambat tanggal 31 Juli 2022,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dikutip dari keterangan resminya, Rabu (25/5).
Untuk Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH) yang merupakan platform dalam pengawasan distribusi minyak goreng curah bersubsidi, nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan pelaksanaan pemberian persetujuan ekspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
SIMIRAH merupakan platform yang memiliki beberapa tampilan fitur, antara lain informasi tentang produksi, pelacakan distribusi MGC, sebaran pendistribusian (lokasi produsen dan distributor), dan real-time distribusi (nasional dan wilayah). Fitur-fitur tersebut digunakan untuk memantau progress pendistribusian Minyak Goreng Curah Bersubsidi.
Berdasarkan data SIMIRAH hingga 23 Mei, menunjukkan penyaluran minyak goreng curah bersubsidi di bulan Mei telah mencapai 120.290,28 ton, atau memenuhi 61,8 persen kebutuhan nasional per bulan sebesar 194.634 ton. Secara total, sejak program ini berjalan pada bulan Maret lalu, total distribusi sebesar 396.533,27 ton.
“Dalam hal ini, Menteri Perindustrian melakukan pengawasan terhadap data dan informasi dalam SIMIRAH untuk kebutuhan tersebut,” jelas Menperin.
Untuk pelaksanaan tugas pengawasan tersebut, Menteri Perindustrian akan membentuk tim yang paling sedikit terdiri atas perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kejaksaan Agung RI, Kepolisian RI, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 
- Pemprov Sumsel Siapkan 1.000 Sertifikat Halal Gratis Bagi UMKM
- Resmikan Pasar Bedug 2024, Kolaborasi Kementerian Keuangan dan LLDIKTI Dukung Peningkatan UMKM di Sumsel
- Pasar Bedug di Muba Jadi Spot Baru Dongkrak UMKM
