Sikap Adamas Belva Syah Devara mundur dari Staf Khusus (Stafsus) Milenial Presiden Joko Widodo harus dicontoh stafsus dan pejabat lainnya yang bermasalah.
- Diduga Langgar Netralitas sebagai ASN, Sejumlah Pejabat dan Kepala Daerah Pemkab Jember Terancam Sanksi
- Nyoblos di TPS 021, Pj Bupati Muara Enim Imbau Warga Jangan Golput
- DPRD Sumsel Dengarkan dan Terima Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Raperda APBD Sumsel TA 2025
Baca Juga
Begitu tegas pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (22/4).
"Apalagi alasan dari Belva sangat common sense, yakni tidak mau menjadi beban presiden, tidak mau menganggu konsentrasi presiden soal polemik kartu pra kerja yang rawan konflik kepentingan dengan perusahaan beliau yaitu Ruangguru," ujar Pangi pada Rabu (22/4).
Menurutnya, apa yang dilakukan Belva Devara patut dicontoh Stafsus Milenial Jokowi, Andi Taufan Garuda Putra.
Sebab, dugaan yang mencuat kepada keduanya sama, yaitu konflik kepentingan atas jabatan yang diemban dengan perusahaan yang dimiliki.
"Mestinya staf khusus presiden Andi Taufan Garuda Putra juga sadar diri, beliau kalau berakhlak baik, mundur juga seperti Belva. Jangan menegakkan benang basah," tegas Pangi.
Staf Khusus Presiden, Andi Taufan Garuda Putra menuai kontroversi setelah menyurati camat seluruh Indonesia untuk “menitipkan” perusahannya, PT Amartha Mikro Fintek (Amartha) sebagai relawan Covid-19.
Pangi menilai kasus ini akan mengganggu turut konsentrasi Presiden Joko Widodo. Untuk itu, Andi Taufan harus ikuti langkah Belva Devara.
"Taufan harus segera mundur karena sudah menjadi beban presiden dan bisa menganggu konsentrasi presiden soal surat beliau yang kacau memakai institusi negara padahal hanya staf khusus," pungkas Pangi.
- PAW Rizal Kenedi Tunggu Persetujuan Gubernur dan Mendagri
- Sumur Minyak Ilegal di Muba Kembali Terbakar, DPRD Sumsel: Sudah Berpuluh Tahun nggak Beres-beres
- Mendagri: Indonesia Harus jadi Rujukan Dunia untuk Penyelenggaraan Pemilu
