Rancangan undang-undang bantuan militer Israel sebesar 17,6 miliar dollar AS (Rp275,87 triliun) gagal mendapat persetujuan parlemen Amerika Serikat.
- DPT OKU Menurun
- MKMK Mengebiri Hak Konstitusional Anwar Usman
- Gubernur Sumsel Bakal Panggil Forkopimda Muara Enim dan Partai Pengusung Terkait Pelantikan Wabup Terpilih
Baca Juga
Dalam pemungutan suara pada Rabu (7/2), sebagian besar anggota parlemen di kedua partai sebenarnya sangat mendukung RUU tersebut.
Kendati demikian, 167 anggota Partai Demokrat menolaknya usai Presiden Joe Biden mengancam akan menggunakan hak veto.
Mengutip Reuters, penolakan itu diperkirakan berkaitan dengan kemarahan Biden terhadap RUU yang digadang-gadang mampu melemahkan paket bantuan yang lebih besar.
Paket yang dimaksud adalah 60 miliar dolar AS (Rp939,24 triliun) untuk Ukraina dan 20 miliar AS (Rp313 triliun) bagi keamanan perbatasan dekat Meksiko.
Ini merupakan kedua kalinya DPR AS melakukan pemungutan suara mengenai RUU bantuan untuk Israel sejak serangan lintas batas Hamas pada 7 Oktober.
DPR AS, yang anggotanya mayoritas dari Partai Republik, sempat berhasil mengesahkan RUU bantuan untuk Israel pada November 2023, tetapi tidak disetujui di Senat yang mayoritas Demokrat.
Sementara Kongres AS, yang terdiri dari DPR dan Senat, telah kesulitan mencari cara mengirim bantuan keamanan ke luar negeri, khususnya ke Ukraina yang sedang melawan invasi Rusia.
Biden sudah dua kali mengirimkan permintaan ke Kongres untuk anggaran belanja darurat, yang terakhir dilakukannya pada Oktober. 
- Menag Bantah Omnibus Law Bahayakan Ulama dan Pesantren
- Politisi Demokrat Ini Targetkan Kemenangan di Sumsel dan Palembang
- Bakal Catat Pernikahan Semua Agama, Ketua MPR RI: Kemenag Harus Optimalkan Fungsi KUA
