Tidak Butuh Teori untuk Atasi Banjir Palembang, yang Penting Kemauan!

Wali Kota Harnojoyo saat meninjau genangan air. (arsip/rmolsumsel)
Wali Kota Harnojoyo saat meninjau genangan air. (arsip/rmolsumsel)

Pakar hidrologi Sumsel, Dato' Achmad Syarifuddin menyebut tidak butuh keilmuan yang tinggi untuk mengatasi banjir Palembang, melainkan kemauan yang kuat dari pejabat pemerintah. 


Hal ini disampaikannya kepada Kantor Berita RMOLSumsel, setelah melihat upaya penanganan banjir yang dilakukan oleh Pemkot Palembang, yang sampai hari ini belum terlihat signifikan.

"Pemerintah kota Palembang ini tidak jelas melakukan apa dan bagaimana (mengatasi banjir). Akibatnya masyarakat lagi yang menjadi korban," ujarnya.

Ironisnya, kondisi cuaca ekstrim ini telah diprediksi dan disampaikan oleh BMKG lewat berbagai platform. Namun, hal ini seperti tidak dijadikan rujukan, ataupun diantisipasi oleh pihak terkait.

"Apabila Pemkot Palembang memang fokus mengatasi banjir, berbagai upaya teknis, penggunaan anggaran seharusnya difokuskan kesana," jelas dia. 

Sehingga banjir, seperti yang terjadi hari ini akibat hujan sejak Rabu (5/10) malam, tidak kemudian kembali melumpuhkan aktivitas masyarakat. 

Penanganan banjir di Palembang ini kembali dipertanyakan. Terlebih setelah Pemkot Palembang kalah dalam gugatan penanganan banjir oleh aktivis lingkungan akhir tahun 2021 lalu.

Bukan hanya mengenai putusan yang sudah dijalankan atau belum oleh Pemkot Palembang, tetapi lebih tentang bagaimana mengupayakan kejadian banjir besar tersebut tidak lagi berulang. 

Assoc. Prof. Dato'. Dr. Ir. H. Achmad Syarifuddin, M.Sc. 

Catatan Penting untuk Penanganan Banjir Palembang

Permasalahan penyebab banjir di kota Palembang lebih dari sekedar kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan. Artinya, menurut Dato' Achmad tidak bijak apabila pemerintah berupaya mencari kambing hitam. 

Peran sentral dalam upaya penanganan banjir di Palembang ini, sejatinya menurut dia, dimulai dari Bappeda Litbang yang seharusnya menjadi otak untuk mencarikan solusi berbagai permasalahan. 

"Seharusnya di situ ada orang yang bisa dipakai, tidak perlu teori muluk untuk mengatasi banjir ini. Ajak semua akademisi, serius dan fokus (komitmen menangani banjir), sebelum lebih parah dari sekarang," katanya. 

Salah satu yang menurut Achmad bisa dilakukan adalah dengan membuat masterplan drainase, untuk mencarikan jalur keluar air menuju daerah tangkapan air, saat hujan deras mengguyur kota Palembang. 

Dia mencontohkan aliran yang masuk ke Sungai Bendung. Sewaktu hujan, menurut Dato' Achmad harus kembali dilakukan pengecekan terhadap daerah tangkapan air di kawasan tersebut, sehingga air tadi tidak meluap.

Apalagi kawasan Sekip, Pipa Reja, sampai kawasan Jl Rajawali tercatat masih menjadi kawasan terparah berdasarkan keterangan BBWS Wilayah VIII dalam banjir hari ini. 

"(Sebab) Pompanisasi bendung juga semakin tidak terlihat fungsinya, apabila kita saksikan dampak banjir yang terjadi hari ini. Airnya datang darimana, ke arah mana, itu harus dipikirkan," ujarnya.

Hal ini, lanjut Achmad kembali lagi pada kemauan dan ketegasan pemerintah. Tidak terbatas pada upaya mengatasi banjir tetapi juga dalam menegakkan aturan. 

Seperti izin pembangunan, izin amdal setiap bangunan, termasuk yang berada di daerah yang rawan banjir. "Aturan itu jangan hanya jadi simbol, Amdal, IMB, alih fungsi, semua harus matang dipikirkan, dijalankan, ditegakkan untuk kesejahteraan masyarakat," tegasnya.