Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian THR (Tunjangan Hari Raya) Keagamaan.
- PGN Perkuat Pasokan Gas Domestik dengan Suplai LNG dari Berau
- Jelang Peringatan HUT Kemerdekaan, Waskita Karya Rampungkan Sejumlah Proyek di IKN
- Pj Gubernur Agus Fatoni dan Pj Ketua TP PKK Tyas Fatoni Buka Bazar Ramadan dan Pasar Murah
Baca Juga
Lewat surat tersebut, Ida Fauziyah meminta seluruh gubernur memastikan setiap perusahaan membayar THR bagi para karyawannya.
"THR adalah pendapatan nonupah yang harus diberikan pengusaha kepada pekerja. ini sesuai ketentuan PP 78/2015 tentang pengupahan," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta yang dilansir JPNN.Com, (10/5/2020).
Dalam surat edaran tersebut, Menaker Ida meminta para gubernur memastikan perusahaan agar membayar THR keagamaan kepada pekerja sesuai ketentuan perundang-undangan.
"Ini kewajiban yang harus dibayar oleh pengusaha kepada pekerja," katanya.
Dalam surat edaran THR tersebut, juga disebutkan apabila perusahaan tidak mampu membayar THR pada waktu yang ditentukan, solusi atas persoalan tersebut hendaknya dibicarakan antara kedua belah pihak.
"Ada banyak pertanyaan, bagaimana kalau kondisi pengusaha tidak mampu membayar? Maka solusi atas permasalahan tersebut harus didiskusikan secara terbuka antara pengusaha dengan pekerja. Pengusaha harus membuka secara transparan kondisi keuangannya berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan," ujarnya.
Dalam surat edaran itu, dialog pengusaha dan pekerja dapat menyepakati beberapa hal
Antara lain bila perusahaan tidak mampu membayar THR secara penuh pada waktu yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pembayaran dapat dilakukan bertahap.
Jika perusahaan tidak mampu membayar THR sama sekali pada waktu yang ditentukan sesuai ketentuan, lanjutnya, pembayaran dapat dilakukan penundaan sampai jangka waktu tertentu yang disepakati.
Demikian juga waktu dan cara pengenaan denda keterlambatan pembayaran THR.
Kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau buruh tersebut harus dilaporkan oleh perusahaan kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
Ida memastikan kesepakatan mengenai waktu dan cara pembayaran THR keagamaan tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar, termasuk denda kepada pekerja atau buruh dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta dibayarkan pada 2020.
"Sesuai ketentuan perundang-undangan secara administrasi tetap ada dendanya," ujarnya.
Agar pelaksanaan pemberian THR keagamaan 2020 efektif, Menaker mengharapkan gubernur membentuk pos komando di masing-masing provinsi dengan memerhatikan prosedur kesehatan pencegahan penularan COVID-19.
Surat edaran THR itu telah dibahas dan menjadi kesepakatan bersama Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS Tripnas).
Dalam sidang pleno LKS Tripnas, pada poin dua menyatakan penyusunan pelaksanaan THR dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian akibat pandemi COVID-19 dengan menambahkan laporan keuangan tingkat perusahaan.[ida]
- bank bjb Gelar Workshop Bisnis bjb PESATkan UMKM di Palembang
- Optimalkan Aset, KAI Divre III Palembang Buka Peluang Branding Penamaan di Stasiun dan Kereta
- Dari Desa ke Desa: Cerita Mobil Kesehatan Keliling Bukit Asam (PTBA) Melayani Masyarakat
