Keputusan untuk memberhentikan secara hormat Brigjen Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak diambil oleh satu orang pimpinan saja. Tapi melalui keputusan bersama seluruh pimpinan KPK secara kolektif kolegial.
- KPK dan PPATK Perlu Usut Aliran Uang Haram Bea Cukai
- KPK Sita Kantor Nasdem Imbas Kasus Bupati Labuhanbatu
- Pemkot Palembang Raih MCP Tertinggi dari KPK
Baca Juga
"Sekali lagi, terkait pemberhentian Pak Endar (Priantoro), ini keputusan kolektif kolegial dilakukan oleh lima pimpinan pada rapat pimpinan. Jadi kalau di media beredar seolah-olah menjadi keputusan pak ketua, ini saya tegaskan tidak benar. Saya ikut memutuskan karena saya ikut rapat," ungkap Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, Jumat malam (7/4).
Pemberhentian Brigjen Endar dilakukan karena memang sudah habis masa jabatannya. Dan KPK sejak November 2022 pun sudah memberitahukan supaya Endar dilakukan pembinaan karier di Polri.
Alex menegaskan, dalam Pasal 3 UU No 19/2019 Tentang KPK, disebutkan bahwa KPK adalah lembaga negara unsur eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan kewajiban itu bersifat independen yang bebas dari pengaruh eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Sehingga KPK punya wewenang terkait pegawainya.
"KPK bukan lembaga subordinasi dari kepolisian, kami berhak menentukan pegawai-pegawai yang bekerja di KPK," tegas Alex.
Jadi, lanjut Alex, putusan memberhentikan Endar dan mengembalikan ke Polri untuk dilakukan pembinaan karier itu adalah putusan pimpinan secara kolektif kolegial.
"Sekarang Pak Endar sudah melapor ke Dewas, ya kita tunggu saja. Kami juga sudah komunikasi dengan Dewas agar segera dilakukan klarifikasi terhadap lima pimpinan juga sekjen, supaya tidak berlarut-larut dan kami berharap persoalan ini segera berakhir," sebut Alex.
"Nanti Dewas yang akan melihat apakah putusan lima pimpinan untuk memberhentikan Pak Endar ini sesuai ketentuan atau tidak," tandasnya. 
- KPK dan PPATK Perlu Usut Aliran Uang Haram Bea Cukai
- KPK Sita Kantor Nasdem Imbas Kasus Bupati Labuhanbatu
- Pemkot Palembang Raih MCP Tertinggi dari KPK
