Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan telah melayangkan surat teguran kepada 19 daerah. Lantaran, menahan anggaran yang seharusnya digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan memberikan insentif bagi tenaga kesehatan.
- Gara-gara Listrik Sering Padam, Pendemo Minta Mendagri Evaluasi Kinerja Pj Bupati Muara Enim
- Pj Gubernur Agus Fatoni Hadiri Rakor HKBN 2024 bersama Mendagri dan Kepala Badan Pangan Nasional
- Mendagri Usul Relaksasi HET Beras Premium Diperpanjang untuk Stabilkan Harga
Baca Juga
19 Daerah tersebut yakni Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara dan Papua.
"Hari ini kami sudah menyampaikan surat teguran tertulis. Surat teguran tertulis ini termasuk, mohon maaf, langkah yang cukup keras, karena jarang kami keluarkan," kata Mendagri Tito Karnavian saat konferensi pers evaluasi PPKM Darurat secara virtual, Sabtu malam (17/7).
Padahal, kata Tito, 19 daerah tersebut uangnya ada namun belum direalisasikan untuk kegiatan penanganan pandemi Covid-19 juga insentif bagi para tenaga kesehatan.
"Ini disampaikan kepada publik agar teman-teman kepala daerah memahami," kata Tito.
Namun demikian kata Tito, para kepala derah tidak memahami betul saldo yang dimiliki, lantaran terkait anggaran yang lebih memahami adalah Bappeda atau BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah). "Kami beberapa kali ke daerah banyak kepala daerah yang tidak tahu posisi saldonya seperti apa," pungkasnya. 
- Anggota DPRD Ini Minta Pj Gubernur Tegur Sejumlah Rumah Sakit di Sumsel
- Identitas Mayat Hanyut di Bendungan Watervang Diketahui Anak Pondok Pesantren
- Mayat Pria Hanyut Ditemukan Warga di Bendungan Watervang Lubuklinggau
