Isu perombakan kabinet yang segera dilakukan Presiden Joko Widodo bukan hal yang mengagetkan. Terlebih jika melihat peforma pemerintah yang loyo dari segi politik dan ekonomi.
- Logo Baru Hubungan Diplomatik Indonesia-Jepang ke-65 Tahun
- Giri Kiemas Tegaskan Tak Maju Pilgub Sumsel
- Kapolri Apresiasi Kinerja Tim Evakuasi Rombongan Kapolda Jambi
Baca Juga
Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng menilai sudah sewajarnya Jokowi melakukan perombakan kabinet. Menurutnya, Jokowi sangat mengerti kemampuan kabinetnya merespon perkembangan situasi tidak bisa diandalkan. Langkah kabinet selalu salah dari awal.
“Coba perhatikan, puluhan paket kebijakan ekonomi salah dan gagal. Lalu, tax amnesti salah, gagal, dan berantakan. Omnibus law keliru dan tidak tepat dan justru merusak agenda dan tananan kelembagaan yang ada,” urainya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (25/2). Atas alasan itu, Salamuddin Daeng menilai Jokowi mutlak harus melakukan putar haluan kebijakan. Cara yang kali pertama harus dilakukan adalah dengan membubarkan kabinet yang ada dan membentuk kabinet baru. “Semua elemen parasit dalam barisannya harus disingkirkan,” tegasnya.
Selanjutnya, Jokowi harus kembali berpatokan pada amanat Trisakti untuk menyejahterakan rakyat. “Membuat dekrit kembali ke UUD 1945 asli dan mengembalikan MPR untuk menetapkan GBHN,” lanjutnya.
- Warga Bumi Serasan Sekate Minta Dipimpin Putra Daerah
- Logistik Pilkada Tiba di Sumsel, KPU Fokus Pengecekan dan Distribusi
- Kapan Larangan CPO Berakhir? Ini Jawaban Airlangga
