Perubahan skema bantuan sosial untuk 1,1 juta kepala keluarga (KK) di DKI Jakarta yang awalnya berupa paket sembako menjadi bansos tunai (BST) ternyata masih ditemukan masalah.
- Penetapan Tarif Sepihak di Pelabuhan Panjang Siap Disidang KPPU
- Hasil Seleksi Calon Anggota KPU Empat Lawang, Dua Wajah Lama Masuk 10 Besar
- Sisi Gelap Opini WTP Pemkot Palembang 2023: BBM Solar Industri di Workshop PUPR Senilai Rp3 Miliar Menguap [Bagian Keempat]
Baca Juga
Hal ini disampaikan sejumlah warga di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan kepada Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani.
Terindikasi ada pemotongan dana BST yang dilakukan oknum RT/RW setempat. Informasi yang diterima Rani, bantuan yang semestinya diterima sebesar Rp 300 ribu disunat menjadi Rp200 ribu.
Keluhan warga yang disampaikan Rani saat webinar dengan wartawan Balaikota-DPRD DKI Jakarta pada Rabu (10/3) tersebut langsung memancing reaksi sejumlah kalangan.
Mereka ramai-ramai membully Sekretaris DPD Partai Gerindra DKI Jakarta tersebut.
Rani mengatakan, pengungkapan soal pemotongan BST saat webinar dengan wartawan sama sekali tak bermaksud mendiskreditkan RT/RW.
"Mana mungkin saya ngajak perang RT/RW. Apalagi setiap kegiatan saya di masyarakat selalu melibatkan RT/RW," kata Rani saat berbincang dengan Kantor Berita RMOLJakarta, Senin (15/3).
Rani mengatakan, sebagai wakil rakyat, dirinya mempunyai kewajiban menyampaikan keluhan warga dengan harapan direspon SKPD terkait.
"Tujuannya agar Dinas Sosial dan Bank DKI untuk terus memperbaiki dan mengevaluasi mekanisme pemberian dan penerimaan BST supaya manfaatnya tepat sasaran," kata Rani melanjutkan.
Rani menegaskan, dalam persoalan pemotongan BST, dirinya tidak ada urusan dengan Forum RT/RW.
"Kan tidak ada salahnya juga kalau mereka melakukan evaluasi kinerja tanpa perlu tahu siapa dan wilayah mana yang terjadi pemotongan," kata Rani.
"Yang saya ungkapkan semata-mata aduan dari masyarakat, tidak lebih tidak kurang," sambungnya.
Karenanya, Rani menyarankan, sejumlah pihak terkait melakukan imvestigasi terkait adanya pemotongan dana BST.
"Kalau merasa tidak mungkin ada pemotongan karena cashless mana saya paham, karena buktinya ada pengaduan itu," kata Rani.
"Yang pakai ATM saja masih banyak yang menngadu kalau saldonya masih nol," imbuhnya.
Rani menambahkan, sepatutnya pernyataannya soal pemotongan BST ditanggapi positif untuk selanjutnya dilakukan pengecekan di lapangan.
'BST niatnya bagus banget tapi kan terkadang mekanisme di lapangan beda regulasi penerimaannya," pungkas Rani.
Sebelumnya Kepala Dinas Sosial DKI Premi Lasari berujar, pencairan bansos tahap kedua baru berjalan pada pekan kedua Maret 2021. Sementara pencairan tahap ke-3 akan dilakukan di akhir Maret setelah penyelesaian transfer dana tahap ke-2.
Alasannya, Dinas Sosial tengah memperbarui data penerima BST. Pemutakhiran ini dilakukan untuk penyesuaian data agar tepat sasaran.
Dinas Sosial mengkurasi penerima manfaat yang meninggal dunia, pindah luar ibu kota, perubahan status perkawinan, mampu atau tidak mampu secara ekonomi, penerima PKH/BPNT, dan memiliki penghasilan tetap.[r]
- Yulian Gunhar Minta Revisi UU Migas Cepat Selesai untuk Akselerasi Produksi Nasional
- Perajin Pigura Banjir Orderan Foto Presiden Prabowo
- Suka Tidak Suka, Anies Baswedan akan Terus Diserang Sampai Digelar Pilpres 2024
