Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan akan melayangkan surat panggilan kepada Satker PJN Wilayah III Kementerian PUPR untuk mempertanyakan soal pemasangan lift di jembatan Ampera Palembang.
- DPRD Sumsel Desak Pemasangan Lift di Jembatan Ampera Dihentikan, Ini Alasannya
- Pemasangan Lift di Jembatan Ampera, Ini Kata Ketua DPRD Palembang
- Respons DPRD Palembang Soal Pemasangan Lift Jembatan Ampera yang Melanggar UU Cagar Budaya
Baca Juga
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) Hasbi Asadiki mengatakan, mereka sampai saat ini tak mengetahui maksud dan manfaat pemasangan lift di Jembatan Ampera oleh pemerintah pusat.
“ Permasalahan yang lagi viral itu, ada kegiatan pusat itu pemasangan lift di Jembatan Ampera.Kita belum pernah komunikasi dengan pihak Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah III Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan kemarin tidak ada rencana seperti itu , tiba-tiba mereka buat rencana seperti itu,” katanya, Kamis (24/11).
Politisi Partai Golkar ini meminta pihak Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah III Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) harus melakukan koordinasi dengan Pemprov Sumsel soal pemasangan lift di Jembatan Ampera tersebut.
“Juga koordinasi dengan Pemerintah Kota Palembang, dengan DPRD ini kan wilayah Sumsel, bukan daerah tidak bertuan , “tegasnya.
Selain itu, menurut Hasbi pihaknya berencana memanggil pihak Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah III Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk meminta keterangan soal pemasangan lift di atas Jembatan Ampera tersebut.
“ Rencananya akan kita jadwalkan ,” kata dia.
- Ditinggal Belanja di minimarket, Motor Kesayangan Raib Digondol Maling
- DPRD Sumsel Desak Pemasangan Lift di Jembatan Ampera Dihentikan, Ini Alasannya
- Korban yang Tewas Jatuh Dari Lantai 5 Hotel Ternyata Didorong Oleh 2 Pemuda
