Puluhan penggiat anti korupsi di Sumatera Selatan (Sumsel) mendesak Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Agus Fatoni untuk segera merekomendasikan pencopotan Ahmad Rizali sebagai Pj Bupati Muara Enim kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
- Kemendagri Apresiasi Kinerja Pj Bupati Muba, Berhasil Kendalikan Inflasi Hingga Permudah Investasi
- Kemendagri Minta Pemda Antisipasi Praktik Curang Pengusaha Beras
- Kemendagri: Dana Desa untuk Rakyat, Bukan Pribadi Kades dan Perangkat
Baca Juga
Mereka menilai Ahmad Rizali telah gagal dalam menjalankan tugasnya yang berimbas pada kinerja pemerintahan daerah.
Direktur Eksekutif Suara Informasi Rakyat Sriwijaya (SIRA), Rahmat Sandi Iqbal mengatakan, ada beberapa poin yang menjadi catatan SIRA terhadap kinerja Pj Bupati Muara Enim.
Salah satu indikator yang disorotinya adalah tingginya tingkat inflasi yang mencapai 4,63 persen berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumsel per Februari 2024.
Tingkat inflasi ini menjadi yang tertinggi di Sumsel dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,98. "Sehingga secara kualitas, Pj Bupati Muara Enim kami nilai kurang mampu meningkatkan kualitas pemerintahan di wilayah tersebut," kata Rahmat saat dibincangi usai menggelar aksi di Kantor Gubernur Sumsel, Jumat (15/3).
Rahmat menuturkan, kegagalan menekan angka inflasi di kabupaten memberikan dampak langsung terhadap penekanan angka inflasi di tingkat Provinsi Sumsel.
"Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut di atas, kami berharap kepada PJ Gubernur Sumsel untuk segera menindaklanjuti laporan ini, dengan merekomendasikan kepada Kemendagri untuk mencopot PJ Bupati Muara Enim dari jabatannya, dan segera mencari penggantinya yang lebih berkompeten dan paham tentang bagaimana cara menjalankan roda Pemerintahan yang baik," ucap Rahmat.
Menurutnya, evaluasi kinerja Penjabat (Pj) Kepala Daerah harusnya bisa dilakukan secara berkala dengan tolok ukur tertentu. Sehingga, apabila tidak tercapai maka bisa digantikan dengan orang yang lebih berkompeten.
"Apalagi mereka (Pj Kepala Daerah) ini sifatnya hanya sementara sehingga mudah untuk mengevaluasinya apabila target yang diemban tidak tercapai," tegasnya. 
- Pertama di Indonesia, Sumsel Bentuk Sekretariat Bersama Samsat Provinsi
- Pj Gubernur Agus Fatoni Ajak AMSI Perangi Penyebaran Hoaks Demi Jaga Citra Baik Nama Sumsel
- SK Pelantikan Pj Bupati OKU Selatan Dibatalkan Mendagri, Pemprov Sumsel Siap Jembatani Proses Legalitas Pelantikan
