DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) mempertanyakan kinerja Pertamina dalam mengantisipasi dampak kenaikan BBM di wilayah Sumatera Selatan. Sebab, sampai saat ini antrean panjang di SPBU masih tetap berlangsung.
- SPBU Nakal Disanksi, Pertamina Alihkan Distribusi Solar di Muara Enim
- Mantan Dirut Pertamina Nicke Widyawati Diperiksa KPK terkait Korupsi PGN
- Kasus Dugaan Korupsi Minyak Rp193 Triliun, Hensat: Jangan Dibawa ke Ranah Politik
Baca Juga
Hal tersebut terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pimpinan DPRD Sumsel dan Komisi IV DPRD Sumsel bersama Dinas Energi dan SDM (ESDM) Sumsel, Pertamina, BPH Migas, Hiswana Migas di ruang rapat Banggar, Senin (3/10).
"Kan kasihan masyarakat, bahkan untuk isi yang non subsidi pun juga susah karena terjadinya antrian panjang dan menutup jalan, tidak hanya roda 4 juga roda 2," kata ketua DPRD Sumsel, RA Anita Noeringhati saat rapat.
Selain pertamina, wakil rakyat juga mempertanyakan peran BPH Migas dalam hal pengawasan adanya dugaan penyelewengan. Terlebih, sikap Pertamina yang tidak berkoordinasi selama ini, begitu juga BPH Migas dan Hiswana Migas. Apakah tidak melihat fakta di lapangan ini sebagai persoalan.
"Ketika BBM naik, kemudian sekarang antrian panjang. Masyarakat mengeluh dan demo-nya ke kami. Bapak-bapak dari Pertamina harus tahu itu. Kita minta solusinya jangan masyarakat kecil dijadikan alasan," kata politisi Partai Golkar tersebut
Dikatakan RA Anita, harus ada ketegasan dari Pertamina untuk memilah mana mobil yang harus beli industri, mana tidak boleh subsidi. Sehingga antrean panjang tidak akan terus terjadi.
"Kongkritnya minta bagaimana antrean itu tidak mengular, buka jangan satu jalur (nozzle) dan tambah kuota. Ini kewenangan Pertamina," tegasnya.
Hal senada diungkapkan ketua Komisi IV, IHolda. Politisi Demokrat ini mengingatkan bahwa Sumsel adalah lumbung Migas tapi tidak sebanding dengan apa yang didapatkan. Buktinya kuota terbatas, bahkan kecil dan masyarakat dibuat antre panjang.
"BBM naik malah antrian makin panjang, masyarakat ngeluhnya ke kami, bukan ke bapak. Jadi kita minta solusi konkritnya, dan cepat. Apalagi kuota kita mengkhawatirkan pertengahan Oktober ini diprediksi habis, ini segera," pintanya.
GM PT Pertamina Patra Niaga MOR II Sumbagsel Aji Anom Purwasakti mengaku antrean panjang ini terjadi karena dampak kenaikan harga BBM. Dimana para pengguna yang biasanya membeli BBM non subsidi kini beralih ke subsidi.
"Sementara tidak ada larangan, begitu juga banyak beli buat jual lagi (eceran) dan konsumen industri beli subsidi," katanya.
Dia meminta maaf kepada DPRD Sumsel yang selama ini belum ada komunikasi dan selanjutkan akan berkoordinasi intens untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
"Jangka pendek kami akan minta usulan tambahan kuota, bersama Kadis Esdm Sumsel dan BPH Migas. Kedua remapping SPBU nozzle SPBU akan menambah jalur dan sosialisasi kepada masyarakat agar subsidi tepat," katanya.
Ditempat yang sama Kadis ESDM Sumsel Hendriyansah mengakui akibat dari kenaikan BBM mengancam ketersediaan kuota bahan bakar jenis tertentu (solar) dan bahan bakar khusus penugasan (pertalite). Dimana, kuota Sumsel berdasarkan keputusan BPH Migas 566.562 (solar) dan 704.152 (pertalite).
"Kuotanya sudah tergerus, diperkirakan pertengahan oktober habis. Kita sudah koordinasi pertamina, minyaknya ada secara material tapi karena penyaluran berdasarkan kuota jadi ini akan kita usulkan tambahan," katanya.
- SPBU Nakal Disanksi, Pertamina Alihkan Distribusi Solar di Muara Enim
- Mantan Dirut Pertamina Nicke Widyawati Diperiksa KPK terkait Korupsi PGN
- Kasus Dugaan Korupsi Minyak Rp193 Triliun, Hensat: Jangan Dibawa ke Ranah Politik
