Ketua DPRD Provinsi Sumsel Anita Noeringhati melalui Wakil Ketua Komisi V, Mgs Syaiful Padli menerima dan menyepakati tuntutan penolakan jabatan 3 periode Presiden Joko Widodo yang dibawa oleh aksi massa yang tergabung dari sejumlah mahasiswa se-Sumsel, Kamis (7/4).
- Bahas Penanganan Kabut Asap Sumsel, Komisi V DPRD Segera Panggil Pihak Terkait
- Komisi V DPRD Sumsel Desak Pengaktifan Kembali Kertalaya untuk Mahasiswa Unsri
- RS Hermina Jakabaring Diduga Lakukan Malpraktik, Korban Melapor ke DPRD Sumsel
Baca Juga
"Kami selaku DPRD Provinsi Sumsel menerima, meyepakati dan menandatangani tuntutan dari mahasiswa yang hari ini dibawakan," kata Syaiful kepada massa aksi.
Selanjutnya dengan diterimanya tuntutan tersebut, Presiden Mahasiswa Universitas PGRI Palembang sekaligus salah satu Koordinator Aksi, Ade Syawal mengatakan bahwa dari 11 poin tuntutan yang telah ditandatangani terlebih dahulu oleh setiap perwakilan mahasiswa dan diterima oleh ketua DPRD Sumsel melalui Video Online.
"Kami ada punya poin 11 yang telah kami serahkan ke DPRD Provinsi dan itu langsung diterima dan disahkan oleh Ibu Anita melalui video online akan tetapi hanya sekedar kesepakatan yang datang kesini langsung adalah perwakilan dari DPRD Sumsel," Katanya saat diwawancarai media.
Selanjutnya, guna memastikan tuntutan tersebut dapat terealisasi secara penuh hingga ke pusat, dirinya beserta aliansi yang ada menyepakati akan terus mengawalnya setelah H+2 terhitung dari hari ini.
"Saya menyampaikan apabila tidak disepakati dan direalisasikan tuntutan ini, kami akan melakukan demo lagi. kami menunggu H+2 untuk ketua DPRD Sumsel atau yang mewakili untuk bisa merealisasikan semua yang menjadi tuntutan kami," sambungnya.
Kami tegaskan dan kami yakinkan, lanjutnya bahwa pergerakan hari ini adalah pergerakan ril dilakukan oleh mahasiswa tanpa ada tunggangan dari manapun atau cipayung darimanpun. "Ini adalah ril pergerakan BEM Se-Sumsel," ungkapnya.
Adapun kesebelas tuntutan tersebut adalah mendesak dan menuntut Presiden Jokowi menolak gagasan penundaan pemilu maupun kepanjangan masa jabatan, mendesak dan menuntut presiden Jokowi untuk menstabilkan harga pokok dan menjamin ketersediaan bahan pokok di masyarakat, menuntut tuntas mafia minyak goreng, mendesak Jokowi untuk menunda dan mengkaji ulang UU IKN termasuk pasal-pasal yang bermasalah,menuntut Jokowi menuntaskan konflik agraria.
"Menurunkan harga BBM sesuai kemampuan masyarakat, membatalkan kenazikan PPN, mendesak dan menuntut presiden Jokowi melalui Kapolri untuk menghentikan kriminalisasi aktivis yang berani bersuara di muka umum, mengevaluasi dan meresuffle jajaran menteri yang membuat kegaduhan di masyarakat, meminta presiden dan wakilnya memenuhi janji pemilu dan terakhir mendesak DPRD untuk memfasilitasi BEM SS dalam menyampaikan poin tuntutan ke pemerintah pusat," imbuhnya saat melakukan orasi.
Namun pada intinya, kembali disebutkan Ade yang menjadi tuntutan inti adalah menolak 3 periode secara tegas dan menolak penuh penundaan pemilu 2024 dan yang paling terpenting adalah menstabilkan harga bahan pokok dan BBM semuanya diturunkan sesuai harga yang dapat dijangkau masyarakat. 
- Bahas Penanganan Kabut Asap Sumsel, Komisi V DPRD Segera Panggil Pihak Terkait
- Komisi V DPRD Sumsel Desak Pengaktifan Kembali Kertalaya untuk Mahasiswa Unsri
- RS Hermina Jakabaring Diduga Lakukan Malpraktik, Korban Melapor ke DPRD Sumsel
