Peresmian sekretariat bersama OJK Sumsel Babel diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Sumsel, terutama dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan.
- RUPS LB Bank Sumselbabel 2024: Langkah Tepat Pj Gubernur Patut Didukung, Penolakan Dinilai Tidak Berdasar
- Aset Perbankan Sumsel Babel Tembus Rp338 Triliun, Kredit UMKM Capai Rp118 Triliun
- OJK Sumsel Babel dan Perbarindo Gelar Pelatihan Perkreditan Berbasis Risiko
Baca Juga
Melalui koordinasi yang lebih baik antara OJK, pemerintah daerah, dan lembaga terkait, diharapkan dapat tercipta iklim usaha yang kondusif sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menciptakan lapangan kerja baru.
“Untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi, OJK membentuk Sekretariat Bersama. Sekber ini akan menjadi pusat koordinasi, baik untuk TPID Sumsel, akselerasi keuangan daerah, TPKAD, ketahanan pangan, hingga digitalisasi pengembangan keuangan daerah,” ujar Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumsel Babel, Arifin Susanto, Rabu (21/8), saat meresmikan Sekretariat Bersama (Sekber) sebagai bentuk sinergi dengan berbagai lembaga terkait.
Peresmian ini bertujuan untuk menciptakan komunikasi yang lebih efektif dan harmonis antara lembaga jasa keuangan (LJK), industri jasa keuangan non-perbankan (IJKB), dan instansi vertikal lainnya.
Sekretariat Bersama ini didirikan sebagai langkah proaktif OJK untuk merangkul LJK dan IJKB, yang selama ini lebih banyak berkomunikasi melalui auditor. Kini, dengan adanya Sekber, komunikasi dan koordinasi antar lembaga keuangan dan industri non-perbankan akan lebih intensif dan terstruktur.
Peresmian Sekretariat Bersama ini ditandai dengan penandatanganan pernyataan komitmen bersama oleh Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan, Elen Setiadi. Dalam sambutannya, Elen menekankan pentingnya kolaborasi antar instansi untuk pengembangan ekonomi daerah.
“Alhamdulillah, hari ini kita meresmikan Sekretariat Bersama yang difasilitasi oleh OJK. Ini adalah wujud dari tekad kita untuk berkolaborasi dalam mengembangkan ekonomi di Sumsel. Setiap instansi akan bekerja sesuai dengan perannya masing-masing untuk mewujudkan tujuan bersama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan tingkat kemiskinan di Sumsel,” ujar Elen Setiadi.
Elen juga menyebutkan bahwa pengembangan ekonomi Sumsel memerlukan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari Badan Pusat Statistik (BPS) dengan data-data yang akurat, Bank Indonesia (BI), OJK, pemerintah daerah, hingga BUMN dan BUMD, untuk memastikan sektor perbankan dan non-perbankan dapat memfasilitasi kegiatan usaha serta pengendalian inflasi.
- RUPS LB Bank Sumselbabel 2024: Langkah Tepat Pj Gubernur Patut Didukung, Penolakan Dinilai Tidak Berdasar
- Aset Perbankan Sumsel Babel Tembus Rp338 Triliun, Kredit UMKM Capai Rp118 Triliun
- OJK Sumsel Babel dan Perbarindo Gelar Pelatihan Perkreditan Berbasis Risiko