Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah telah menyepakati tanggal 14 Februari 2024 sebagai hari penyelenggaraan Pemilu 2024. Sementara tahapan-tahapan pemilu masih dimatangkan.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Lodewijk F. Paulus meminta kader partai yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk mengawal proses penyusunan tahapan pemilu. Jangan sampai tragedi gugurnya petugas pemungutan seperti yang terjadi pada Pemilu 2019 lalu kembali terulang.
Lodewijk mengatakan, Golkar mengapresiasi kesepakatan antara KPU, DPR, dan pemerintah tentang jadwal penyelenggaraan pemilu yakni pada 14 Februari 2024 mendatang. Keputusan ini menegaskan kepastian pelaksanaan Pemilu 2024. Selanjutnya, penyusunan tahapan pemilu harus dibuat secara matang.
“Kita tentu tidak mengharapkan tragedi gugurnya petugas pemungutan suara pada Pemilu 2019 terulang. Saya minta kader Golkar di DPR mengawal proses penyusunan tahapan untuk mengantisipasi hal itu,” ujar Lodewijk dalam keterangannya, Rabu (26/1).
Dikatakan Lodewijk, Golkar ingin pesta demokrasi di Indonesia bisa berjalan dengan baik dan penuh suka cita. Pemilu merupakan hajatan seluruh rakyat Indonesia, semua pihak harus bersuka cita dan mengedepankan semangat persatuan.
Lodewijk juga menyarankan agar durasi kampanye bisa disesuaikan untuk mencegah polarisasi terjadi di masyarakat.
"Jangan sampai, karena pesta demokrasi, rakyat menjadi kian terbelah, karena hal itu jauh dari tujuan pesta demokrasi itu sendiri. Semua pihak harus bisa bergotong-royong menyukseskan Pemilu 2024,” ujar Wakil Ketua DPR RI itu.
Mantan Danjen Kopassus ini juga menegaskan, sampai saat ini Indonesia masih belum bebas dari pandemi Covid-19. Hal itu memunculkan kekhawatiran masyarakat terkait pelaksanaan pemilu ke depan. Ia menyatakan, Golkar akan menjadi garda terdepan untuk memastikan Pemilu 2024 berlangsung aman dari Covid-19.
“Sekali lagi, Golkar akan mengawal penyusunan tahapan dan teknis pemungutan agar tragedi Pemilu 2019 tidak terulang pada Pemilu 2024 mendatang,” tegas Lodewijk.
Sebelumnya, DPR, pemerintah, dan KPU bersepakat pelaksanaan Pemilu 2024 digelar pada 14 Februari 2024. Waktu ini disepakati agar ada jeda antara pelaksanaan Pemilu 2024 dengan Pilkada Serentak 2024. Kesepakatan jadwal ini mempertimbangkan berbagai masukan agar tidak terjadi penumpukan beban tugas penyelenggara pemilu. 
- Suara Anjlok, PPP Banten Desak Muktamar Luar Biasa
- PDIP: Rakyat Khawatir Syarat Pemimpin Harus Punya Koneksi Politik dan Uang
- Gagal Pertahankan Kursi DPRD Sumsel, Hasbi Asadiki Cari Peruntungan di Pilkada Muratara
