Istilah negara vasal disematkan ekonom senior Rizal Ramli kepada pemerintahan saat ini lantaran Presiden Joko Widodo mengobral investasi sektor kesehatan kepada pengusaha-pengusaha China.
- Ustaz Abdul Somad: Rizal Ramli Berani Ungkap Kebenaran Walau Pahit
- Takziah ke Rumah Duka Rizal Ramli, Prabowo: Beliau Aktivis yang Idealis
- Sandiaga Uno Mengaku Kagum Dengan Sosok Rizal Ramli: Saya Merasa Sangat Kehilangan
Baca Juga
RR, sapaan Rizal Ramli menilai, kebijakan investasi pemerintahan Jokowi sudah salah kaprah, karena sektor yang terbilang strategis malah mau dioper ke pihak asing.
"Bagai vasal state, beri offering atau upeti supaya penduduk China bisa beli tanah di IKN, dan omnibus law Kesehatan agar China investasi rumah sakit, masukkan dokter-dokter, peralatan medis, obat-obatan ke Indonesia," kata Rizal Ramli dikutip melalui akun Twitternya, Sabtu (29/7).
Menko Ekuin era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu menjelaskan, dibanding Indonesia, negara-negara tetangga justru membuat kebijakan investasi yang ketat, apalagi mengenai sektor ekonomi strategis.
"Negara seperti Singapura, Korea, dan Thailand menerima pendapatan dan devisa besar dari bisnis kesehatan," tuturnya.
Menurut mantan Menko Kemaritiman RI itu, pemerintah patut mencontoh kebijakan beberapa negara tersebut untuk pengembangan ekonomi di sektor kesehatan, bukan malah sebaliknya.
"Indonesia seharusnya bisa lebih besar (menerima pendapatan dan devisa di sektor kesehatan), karena penduduk sangat besar. Tentu perlu pembenahan regulasi tentang jasa kesehatan," katanya.
"Bukan beri karpet merah kepada RS dan dokter-dokter China. Rusak, Trisakti hanya jadi slogan!" demikian Rizal menambahkan.
Jokowi menawarkan investasi sektor kesehatan di IKN kepada pengusaha China saat bertemu sejumlah pimpinan perusahaan China, di Chengdu, Jumat (28/7).
Kepala Negara mengatakan, ada 34 ribu hektare lahan di IKN yang siap dimasuki investor properti, kesehatan rumah sakit, pendidikan, dan juga infrastruktur.
- Ferarri Sangat Kecewa Golnya ke Gawang Uzbekistan Dianulir Wasit
- Realisasi Anggaran untuk IKN Capai Rp4,3 Triliun per April 2024
- Jokowi Didorong Terbitkan Perppu Perampasan Aset
