Riset Setara Institute: Jenderal Andika Sosok Paling Unggul Kandidat Panglima TNI

KSAD Jenderal Andika Perkasa. (Istimewa/rmolsumsel.id)
KSAD Jenderal Andika Perkasa. (Istimewa/rmolsumsel.id)

Berdasarkan riset Setara Institute, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa menjadi sosok paling unggul sebagai kandidat Panglima TNI dibandingkan calon lainnya yakni Laksamana Yudo Margono dan Marsekal Fadjar Prasetyo.


Peneliti Setara Instite, Ikhsan Yosarie mengatakan riset ini berdasarkan beberapa indikator diantaranya aspek integritas, aksebilitas, kapabilitas, responsif dan kontinuitas. 

Pada aspek integritas, Jenderal Andika Perkasa meraih 7,84 persen. Sedangkan Laksamana Yudo 7,83 persen dan Marsekal Fajdar 7,70 persen. Aspek akseptabilitas, Jenderal Andika Perkasa juga unggul dari Laksamama Yudo dan Marsekal Fajdar. Andika mendapatkan 8,04 persen, Yudo 7,78 persen, Fadjar 7,65 persen.

Kemudian pada aspek responsivitas, Jenderal Andika masih unggul dengan nilai 8,20, Laksamana Yudo 8,11, dan Marsekal Fajdar 7,99. Lalu, pada aspek kapabilitas. Jenderal Andika masih unggul dari Laksamama Yudo dan Marsekal Fajdar. Andika mendapatkan nilai 8,25, Yudo 8,15, dan Fadjar 8,03.

Namun, pada aspek kontinuitas, Jenderal Andika Perkasa kalah dari Laksamana Yudo. Ini lantaran, Yudo masih memiliki waktu yang panjang jika menjadi Panglima TNI.

"Secara umum, Andika Perkasa mengungguli calon lainnya untuk 4 dimensi integritas, akseptabilitas, kapabilitas dan responsivitas. Sedangkan Yudo Margono unggul pada dimensi kontinuitas," katanya saat memaparkan hasil riset dalam kegiatan 'Catatan Kinerja Reformasi TNI 2021 dan Temuan Survei Opini Ahli tentang Kandidat Panglima TNI' yang digelar pada medio 20 September 2011 hingga 1 Oktober 2021.

Riset Setara Institute ini menggunakan metode kuantitatif dalam bentuk survei menggunakan metode purposif (purposive sampling). Survei ini dilakukan terhadap 100 ahli yang telah dipilih dan ditetapkan dengan klasifikasi yang spesifik dan relevan dengan penelitian ini, yakni mereka ahli pada isu pertahanan dan keamanan (Hankam), serta Hak Asasi Manusia (HAM).

"Untuk ahli yang dipilih itu berasal dari akademisi kampus dan elemen masyarakat," tutupnya.