Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP, HM Giri Ramanda N Kiemas, menegaskan bahwa wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD perlu dikaji ulang. Menurutnya, Pilkada langsung oleh rakyat telah berjalan baik, meskipun memerlukan evaluasi untuk penyempurnaan.
- Jika Prabowo Cawapreskan Gibran, Ditunggu Sikap Tegas Megawati ke Jokowi
- Ketua KPU PALI Pastikan Seleksi PPS Sesuai Dengan PKPU
- Bangkitkan Moril Caleg Golkar, Dewan Pakar Golkar Minta Airlangga Bikin Poros Baru di Pilpres 2024
Baca Juga
"Sampai hari ini, PDIP tetap menolak Pilkada dikembalikan ke DPRD. Kami masih mendukung Pilkada langsung oleh rakyat," ujar Giri, yang juga Ketua PDIP Sumatera Selatan, pada Jumat (20/12).
Giri mengakui adanya beberapa masalah dalam pelaksanaan Pilkada langsung, seperti ekses negatif di masyarakat. Namun, ia menekankan bahwa evaluasi menyeluruh dapat menjadi solusi untuk mencegah dampak buruk tersebut di masa depan.
"Inilah yang harus dievaluasi agar Pilkada mendapatkan format dan aturan yang lebih baik, sehingga ekses negatif bisa dicegah. PDIP tetap ingin Pilkada dipilih langsung oleh rakyat," katanya.
Dia juga menepis anggapan Pilkada melalui DPRD akan menghemat anggaran. Menurutnya, mekanisme pemilihan dalam gedung DPRD justru rawan dengan praktik-praktik yang tidak transparan.
"Apakah menjamin di dalam gedung (DPRD) tidak terjadi praktik-praktik yang tidak baik?" tanyanya.
Giri menambahkan, pengalaman pemilihan kepala daerah di Indonesia, baik secara langsung maupun melalui DPRD, menunjukkan bahwa kedaulatan negara tetap berada di tangan rakyat. Ia khawatir, jika Pilkada dikembalikan ke DPRD, hal ini bisa berimbas pada pemilihan presiden yang juga dilakukan secara tidak langsung.
"Kita sepakat Pilpres dilakukan secara langsung, jadi Pilkada juga harus tetap langsung," tegasnya.
Menurut Giri, masalah ekses Pilkada, seperti politik uang, dapat diminimalkan dengan meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.
"Ketika tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakat semakin baik, efek negatif ini bisa hilang. Yang penting sekarang adalah mengevaluasi kelemahan Pilkada dan mencari solusi terbaik," pungkasnya. 
- PDIP Sumsel Pecat Ferlan Juliansyah Usai Terjaring OTT KPK di OKU
- Komisi III DPR Apresiasi Sikap Bijak Kapolri Terkait Lagu 'Bayar Bayar Bayar'
- Komisi II DPR RI Evaluasi Seleksi CPNS dan PPPK di Sumsel
