Tarik ulur penentuan jadwal pemilu antara pemerintah dan KPU serta partai politik masih berlangsung. Pasalnya, hingga akhir masa sidang tahun 2021, belum ada kesepakatan antara penyelenggara dengan pemerintah dan juga DPR.
- Simpatisan Ganjar-Mahfud Resmi Laporkan Jokowi
- Gelar Muskerwil, PKB Sumsel Target Juara Pemilu dan Usung Kader Maju Capres 2024
- DKPP Akhirnya Pecat Anggota KPU Prabumulih yang Terima Uang dari Caleg
Baca Juga
Sebagian partai politik menginginkan Pemilu Serentak 2024 sesuai usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu bulan Februari 2024. Sementara sebagian lainnya ingin usulan pemerintah pada bulan Mei 2024 yang ditetapkan.
Menyikapi hal tersebut, politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Nasir Djamil, menegaskan bahwa pihaknya lebih setuju dengan usulan KPU.
Dia menuturkan, jadwal Pemilu menjadi kewenangan KPU untuk menetapkannya sesuai UU 7/2017 tentang Pemilu. Sehingga, patutnya semua pihak mempercayakan masalah ini kepada penyelenggara pemilu.
"Jadi sebenarnya tidak perlu dipersoalkan soal jadwal itu, karena jadwal itu kan menyangkut dengan kesiapan sebenarnya," ujar Nasir saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (8/12).
Di samping itu, mantan anggota Komisi II DPR RI ini menekankan bahwa KPU sudah memiliki pengalaman beberapa kali dalam hal penyelenggaraan Pemilu Serentak.
Sehingga menurutnya, jadwal Pemilu Serentak 2024 yang diusulkan KPU dengan memilih bulan Februari sudah tepat. Sedangkan, untuk jadwal Pilkada Serentak sesuai dengan UU 10/2016 tentang Pilkada, yaitu jatuh pada November 2024.
"Artinya dengan pengalaman yang sudah ada, dalam waktu cepat pun pemilu itu bisa dilakukan kira-kira begitulah kira-kira tingkat pengalaman yang dimiliki oleh KPU," katanya.
Anggota badan anggaran DPR RI ini mengatakan, kesepakatan yang pernah dibuat antara KPU dengan parlemen juga mayoritas telah menyepakati usulan KPU tak perlu diubah.
"Sebaiknya sudah tidak usah diutak-atik lagi, karena kalau kita lihat kalau dimajukan atau diundur itu kan nanti akan bentrok dengan misalnya ada bulan-bulan yang dimuliakan oleh agama tertentu, sehingga ini kan membuat suasananya jadi tidak menarik," ucap anggota Komisi III DPR RI ini.
Nasir menambahkan, jika pemilu jaraknya dekat dengan berbagai acara besar agama, maka tidak akan membuat nyaman para calon legislatif maupun calon presiden dan kepala daerah.
"Sehingga itu akan membuat orang berkampanye dan sebagainya itu tidak nyaman. Oleh karena itu enggak usah diutak-atik lagi jadwal itu. Tinggal bagaimana KPU mempersiapkan secara baik," tutupnya. 
- Diguyur Hujan, Warga Muara Enim Tetap Antusias Mencoblos
- PPP jadi Tuan Rumah, KIB Jadwalkan Pertemuan di Kota Semarang
- Perubahan Iklim, Jokowi Minta Daerah Perbesar Anggaran Bencana
